Monday, 22 Jun 2026 NewsDaerahEkonomiSosokTren
Breaking
Beranda › News
News

Konflik Lahan Eks HGU di Tasikmalaya Memanas, Video TNI dan Petani Viral

✍️ M Taufik Hidayatulloh 🕒 22 Jun 2026 👁️ 3x dibaca
Video viral dugaan intimidasi TNI terhadap petani di Desa Karangjaya, Tasikmalaya, yang kemudian ditanggapi oleh Dandim Tasikmalaya.
Video viral dugaan intimidasi TNI terhadap petani di Desa Karangjaya, Tasikmalaya, yang kemudian ditanggapi oleh Dandim Tasikmalaya. Foto: Istimewa

UPDATEYUK - Ketegangan di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Wiria Cakra, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan publik setelah video di lokasi kejadian viral di media sosial.

Video yang diunggah akun Instagram @tanahuntukrakyat dan @spp_kab_tasikmalaya memperlihatkan suasana tegang saat sejumlah anggota TNI berada di area lahan yang saat ini digarap petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP), Kamis (18/6/2026).

Dalam rekaman tersebut, terlihat dialog antara warga dan aparat di tengah situasi yang memanas, dengan seorang petani sempat menjelaskan dasar hukum pertanahan di lokasi kejadian.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana, menyebut sekitar 30 personel TNI dari Koramil Cineam dan Kodim 0612/Tasikmalaya datang ke lokasi lahan yang disengketakan.

"Mereka datang tujuannya untuk mengusir para penggarap dengan alasan tanah tersebut akan digunakan untuk pertanian Batalyon," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Agustiana, lahan seluas sekitar 368 hektare tersebut merupakan eks HGU PT Wiria Cakra yang telah berakhir masa berlakunya sejak 2017. Setelah itu, lahan disebut dimanfaatkan oleh petani kecil anggota SPP untuk bercocok tanam berbagai komoditas pangan.

Ia menambahkan, muncul pula klaim dari pihak lain terkait kepemilikan lahan dan tanaman karet di kawasan tersebut, meski status HGU sudah berakhir.

"Karena merasa miliknya, padahal diketahui HGUnya sejak tahun 2017 sudah habis dan kembali menjadi tanah dan penguasaan negara," katanya.

SPP juga mengaku telah melayangkan surat kepada Kementerian Pertahanan untuk meminta klarifikasi sekaligus mencegah eskalasi konflik di lapangan.

"Kami mohon kepada Bapak Menteri Pertahanan agar anggota TNI tidak dibenturkan di lapangan dengan rakyat yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya," ujar Agustiana.

Ia menilai konflik yang belum terselesaikan ini berpotensi memperkeruh proses penyelesaian sengketa agraria yang masih berjalan di tingkat daerah maupun pusat.

Sementara itu, pihak TNI Angkatan Darat menyatakan tengah menelusuri informasi terkait dugaan keterlibatan personelnya dalam peristiwa tersebut. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono, mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan.

"Kita cek," kata Donny, dikutip dari Kompas.id, Jumat (19/6/2026).

MH
Bagaimana menurut Anda? Klik bintang untuk memberi nilai
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update