Dana Cadangan Pilkada 2031 Trenggalek Disepakati Rp 40 Miliar, Dicairkan Bertahap
UpdateYuk.id - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Panitia Khusus (Pansus) IV menyepakati skema penganggaran dana cadangan Pilkada 2031 sebesar Rp 40 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun anggaran, mulai 2027 hingga 2029.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, alokasi dana dibagi menjadi tiga tahap. Rinciannya, Rp 10 miliar pada 2027, Rp 15 miliar pada 2028, dan Rp 15 miliar pada 2029.
Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, mengatakan skema penganggaran tersebut merupakan hasil kesepakatan antara legislatif dan eksekutif setelah mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah daerah.
“Jadi dari hasil pembahasan dengan eksekutif anggaran akan digelontorkan tiga kali atau tiga tahun,” kata Samsul Anam.
Menurut Samsul, penyediaan dana cadangan sebesar Rp 40 miliar merupakan langkah antisipatif agar kebutuhan pembiayaan Pilkada tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan.
Pengalokasian secara bertahap juga bertujuan menjaga keseimbangan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, pembiayaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
“Ini merupakan upaya untuk memastikan jika anggaran Pilkada tidak akan mengganggu jalannya proses pembangunan di daerah,” ujarnya.
Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pengelolaan dana cadangan harus dikawal melalui pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan terhindar dari potensi kebocoran.
Samsul juga mengajak seluruh pihak membangun komitmen bersama untuk mengawal pemanfaatan dana tersebut. Menurutnya, anggaran Pilkada harus digunakan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi.
“Jadi butuh komitmen bersama agar bisa sama-sama mengawal anggaran tersebut. Paling tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat Trenggalek. Termasuk untuk dana pengamanan, logistik, dan honor petugas. Tentu dengan efisiensi yang rasional,” pungkas eks Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek dua periode tersebut.
