Perpres Logistik Nasional 2026: Dari Digitalisasi NLE hingga Peremajaan Truk, Ini Langkah Pemerintah
UpdateYuk.id - Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat penyaluran bantuan bersubsidi agar kebocoran distribusi dapat ditekan dan bantuan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau koperasi di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis.
Zulkifli menyebut target yang ingin dicapai adalah distribusi yang bersih dari kebocoran.
“Kita berharap nanti bocornya nol,” kata Zulkifli Hasan.
Beragam Program Disalurkan Lewat Koperasi
Menurut Zulkifli, koperasi ini dirancang menjadi saluran bagi sejumlah program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), gas bersubsidi, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan). Warga juga bisa mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui koperasi.
Kehadiran koperasi di tiap desa diharapkan memangkas rantai distribusi, sehingga barang bersubsidi sampai ke masyarakat sesuai harga yang ditetapkan.
Harga Elpiji Jadi Contoh
Sebagai ilustrasi, Zulkifli menyebut elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram bisa dibeli warga hingga Rp23.000 per tabung. Padahal, harga yang menurutnya masih terjangkau berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per tabung. Penyebab selisih harga itu, katanya, adalah panjangnya rantai pasok.
“Kenapa mahal? Panjang rantai pasoknya. Maka di sini tiap desa kan ada koperasi,” ujarnya.
Anggaran Rp3 Miliar per Unit
Zulkifli memaparkan anggaran pembangunan satu koperasi beserta sarana pendukungnya sekitar Rp3 miliar. Dana itu mencakup gedung, satu truk, satu mobil pikap, dua kendaraan roda tiga, dan perlengkapan operasional lain.
Dalam tata kelolanya, kepala desa berperan sebagai dewan pengawas, sementara ketua koperasi dipilih langsung oleh warga. Selama dua tahun, operasional koperasi didampingi seorang manajer.
Berperan sebagai Off-Taker Hasil Produksi Warga
Selain menyalurkan bantuan, koperasi desa juga disiapkan sebagai pembeli hasil produksi masyarakat (off-taker). Koperasi akan menyerap gabah petani ketika harga pasar jatuh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Skema serupa direncanakan bagi hasil tangkapan nelayan yang tidak terserap pasar.
Masih Butuh Penyempurnaan
Zulkifli mengakui program yang akan dibangun secara luas ini masih memerlukan perbaikan, terutama dalam membiasakan warga memakai layanan koperasi dan meningkatkan kemampuan pengelola berusaha.
“Tidak semua besok langsung bagus semua. Ada proses membiasakan warga, melatih koperasi jadi entrepreneur itu perlu waktu,” katanya.
Untuk memastikan kesiapan operasional, termasuk ketersediaan pupuk dan gas bersubsidi, pemerintah telah menyurati panglima komando daerah militer, kepala kepolisian daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Keterlibatan berbagai pihak dinilai perlu agar koperasi segera beroperasi dan melayani warga.
Zulkifli menambahkan, pembangunan koperasi desa merupakan bagian dari upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi agar kemajuan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga dirasakan wilayah perdesaan.
Dalam kunjungan tersebut, ia turut meninjau layanan PT Bank Negara Indonesia Tbk di area koperasi, antara lain untuk transaksi keuangan.
