DTSEN Diperbarui Lewat Sensus Ekonomi 2026, Data Kemiskinan Makin Tepat Sasaran
Updateyuk.id - Badan Pusat Statistik (BPS) akan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan memanfaatkan integrasi berbagai sumber data, salah satunya hasil Sensus Ekonomi 2026. Langkah strategis ini ditempuh guna mendongkrak keakuratan data kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Pemutakhiran data secara berkelanjutan tersebut dijalankan melalui serangkaian saluran yang dikelola oleh BPS maupun Kementerian Sosial (Kemensos), bersamaan dengan penguatan metodologi pengolahan data. Dalam prosesnya, BPS terus menyempurnakan teknik pemodelan Proxy Means Test (PMT) untuk memperpresisi pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam pangkalan data DTSEN.
Pendataan melalui Sensus Ekonomi 2026 dinilai krusial karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kegiatan usaha sekaligus peta kondisi sosial ekonomi warga secara komprehensif.
"Salah satu yang menjadi data yang mungkin bisa kita gunakan adalah salah satunya adalah dari Sensus Ekonomi 2026. Makanya mohon nanti dengan kualitas data Sensus Ekonomi di mana partisipasi Bapak, Ibu semua di sini menjadi bagian penting dari Sensus Ekonomi yang bisa tidak hanya meng-capture kegiatan ekonomi di masyarakat tetapi juga bisa meng-capture bagaimana kondisi sosial ekonominya aja," katanya.
BPS menekankan bahwa sifat DTSEN sangat dinamis lantaran derajat kesejahteraan warga selalu berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, tingkat ekonomi suatu keluarga yang mulanya tergolong tidak mampu dapat meningkat seiring berjalan waktu, atau sebaliknya. Oleh sebab itu, pembaruan data secara berkala menjadi kunci krusial agar pengelompokan desil tepat sasaran dan kebijakan sosial pemerintah dapat disalurkan secara efektif.
Di sisi lain, Kemensos terus memproses masukan dari lapangan demi menyempurnakan pangkalan data tersebut. Penerapan DTSEN terbukti memperluas jangkauan perlindungan sosial, dengan bertambahnya sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru yang kini berhak menerima bantuan dari pemerintah.
"Pemerintah terbuka untuk menyempurnakan model-modelnya. Saya dari Kemensos juga sudah menyampaikan bagaimana memanfaatkan DTSEN untuk bantuan sosial, bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru kini mendapatkan bansos karena kita sudah menggunakan DTSEN," ujar Andi.
Sebagai rencana jangka panjang, pemerintah bersiap membangun Dynamic Social Registry untuk mencatat perubahan status sosial ekonomi warga secara langsung dalam sistem. Tak hanya itu, agenda digitalisasi penyaluran bansos dijadwalkan mulai berjalan pada awal 2027.
Untuk membantu warga yang menemui kendala pendaftaran mandiri, seperti lansia maupun masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi digital, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengambil peran aktif di lapangan.
"Siapa pun boleh jadi agen perlinsos," ujarnya.
