Rabu, 18 Nov 2026 NewsDaerahEkonomiSosokTren
Breaking
Beranda › Tren
Tren

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan

✍️ Ayu Lestari 🕒 18 Nov 2026 👁️ 0x dibaca
Ujung Kulon, Lembang, Banten
Ujung Kulon, Lembang, Banten Foto: Intisari-grid

UpdateYuk.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65 Tahun 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan penegasan tersebut melalui unggahan di akun Instagram resmi @kesdm pada Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan bahwa penetapan WP Banten memiliki riwayat panjang yang bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 dan 2014.

Usulan tersebut menjadi dasar penerbitan sejumlah keputusan menteri hingga penetapan terbaru pada 2026.

"Kami perlu menyampaikan beberapa poin terkait dengan Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Ada beberapa poin yang harus diluruskan, di antaranya bahwa penetapan wilayah pertambangan ini memiliki dasar historis atau sejarah yang cukup panjang," ujarnya.

Riwayat penetapan wilayah pertambangan Banten

Dwi memaparkan, Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan wilayah pertambangan pada 2013. Usulan tersebut mencakup wilayah usaha pertambangan di perairan laut Provinsi Banten dan kemudian menjadi dasar penerbitan Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, meskipun sebagian area yang diajukan saat itu dikecualikan.

Pada 2014, Pemerintah Provinsi Banten melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kembali menyampaikan usulan wilayah pertambangan. Dalam pengajuan tersebut, perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon turut dimasukkan sebagai wilayah usaha pertambangan.

Usulan itu selanjutnya ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

"Ini yang tertuang kemudian dalam Kepmen Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali," kata Dwi.

Penetapan wilayah tersebut kemudian diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 84 Tahun 2022. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 disebut sebagai pengulangan penetapan sebelumnya dengan sejumlah penyesuaian yang mengacu pada keputusan tahun 2022 serta usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Dwi menekankan bahwa wilayah yang tercantum dalam keputusan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional, bukan wilayah konservasi itu sendiri.

"Dan wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon," terang Dwi.

Penetapan wilayah pertambangan bukan izin penambangan

Menurut Dwi, data dan informasi geologi menunjukkan sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa. Kondisi itu membuat wilayah tersebut memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

Namun, penetapan WP tidak otomatis memberikan hak atau izin untuk melakukan aktivitas penambangan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.

Ia menambahkan, setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain memenuhi ketentuan tersebut, proses perizinan harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, aturan zonasi wilayah pesisir dan laut, serta persetujuan lingkungan.

"Dan sekali lagi, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan," papar Dwi.

"Dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," lanjutnya.

Kementerian ESDM menyatakan akan memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, terutama mineral dan batubara, tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Dwi menambahkan, penetapan wilayah pertambangan tersebut tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

AL
Ayu LestariEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update