Rabu, 18 Nov 2026 NewsDaerahEkonomiSosokTren
Breaking
Beranda › Sosok
Sosok

Profil Sufmi Dasco Ahmad, Kandidat Wapres Pengganti Gibran yang Didukung Kader Gerindra

✍️ Ayu Lestari 🕒 18 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Istimewa

UpdateYuk.id - Nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad masuk dalam pembicaraan mengenai figur yang berpeluang mengisi posisi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Dukungan terhadap Dasco datang dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra dan organisasi masyarakat yang menginginkannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pendukung menilai pengalaman Dasco di dunia politik, kemampuannya menjalin komunikasi lintas partai, rekam jejak di parlemen, serta kedekatannya dengan Prabowo menjadi pertimbangan untuk mengisi jabatan tersebut.

Meski demikian, Dasco mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusi. Ia meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam mengusulkan calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Terkait pertanyaan mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan mari kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang,” katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (17/11/2026).

Di tengah munculnya dukungan tersebut, perjalanan hidup dan karier Dasco turut menjadi perhatian. Latar belakang pendidikan, pengalaman di dunia usaha dan hukum, kiprah akademik, serta perjalanan politiknya menjadi bagian dari profil tokoh Partai Gerindra tersebut.

Profil Sufmi Dasco Ahmad

Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Ia juga dipercaya mengemban posisi Ketua Harian Partai Gerindra.

Mengutip profil anggota di situs resmi DPR RI, Dasco lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967. Karier profesionalnya melintasi sejumlah bidang, mulai dari bisnis, hukum, pendidikan tinggi, hingga politik nasional.

Dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR, Dasco memiliki pengalaman mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan. Ruang lingkup bidang tersebut mencakup Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar), serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Ketiga perangkat DPR tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi parlemen dalam urusan ekonomi, keuangan, penganggaran, dan pengawasan akuntabilitas keuangan negara.

Di luar aktivitas politik, Dasco juga memiliki latar belakang akademik di bidang hukum. Ia tercatat sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan dan telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di perguruan tinggi tersebut.

Pengalaman di bidang usaha, hukum, akademik, dan politik menjadi bagian dari perjalanan panjang Dasco sebelum namanya masuk dalam pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran.

Riwayat Pendidikan Sufmi Dasco Ahmad

Dasco menjalani pendidikan dasar hingga menengah di beberapa kota di Indonesia. Ia mengawali sekolah di Palembang, melanjutkan pendidikan menengah pertama di Jakarta, kemudian menamatkan sekolah menengah atas di Manado.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Dasco mengambil studi teknik elektro di Universitas Pancasila. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di bidang hukum hingga meraih gelar doktor.

Berikut riwayat pendidikan Sufmi Dasco Ahmad berdasarkan informasi yang tercantum dalam profilnya di situs DPR RI:

  • 1973-1979: SD Negeri 66 Palembang.

  • 1979-1982: SMP Negeri 43 Jakarta.

  • 1982-1985: SMA Negeri II Manado.

  • 1985-1993: Program sarjana Fakultas Elektro Universitas Pancasila.

  • 2005-2009: Program sarjana Fakultas Hukum Universitas Jakarta.

  • 2009-2012: Program magister hukum Universitas Islam Jakarta.

  • 2012-2015: Program doktor hukum Universitas Islam Bandung.

Setelah menyelesaikan studi teknik elektro, Dasco menempuh pendidikan hukum secara berjenjang, mulai dari program sarjana, magister, hingga doktor. Latar belakang tersebut kemudian turut mendukung kiprahnya di bidang akademik dan hukum.

Perjalanan Karier di Dunia Usaha dan Hukum

Sebelum aktif dalam politik nasional, Dasco lebih dahulu membangun pengalaman profesional di sektor usaha dan hukum. Karier bisnisnya dimulai pada 1989 ketika ia dipercaya menjadi Direktur PT Randika Dwa Perkasa.

Jabatan tersebut diembannya hingga 2007. Di tengah aktivitas bisnis, Dasco juga mulai menekuni bidang hukum dengan menjadi Senior Partner di Vendetta Law Firm pada 2005 hingga 2013.

Pengalaman profesionalnya kemudian berkembang melalui sejumlah posisi di perusahaan dan lembaga lain. Berikut daftar perjalanan karier Dasco di bidang usaha dan hukum:

  • 1989-2007: Direktur PT Randika Dwa Perkasa.

  • 2005-2013: Senior Partner Vendetta Law Firm.

  • 2007-2021: Direktur PT Omerta Cipta Securita.

  • 2010-2014: Direktur Utama PT Pasopati Indorisk.

  • 2011-2014: Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu.

Selain menjalankan tanggung jawab di perusahaan, Dasco terlibat dalam lembaga yang berfokus pada kajian sengketa pemilihan umum. Pengalamannya sebagai Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu pada 2011-2014 memperluas keterlibatannya dalam persoalan hukum dan dinamika politik.

Rangkaian pengalaman tersebut menjadi bekal profesional Dasco sebelum meniti karier sebagai anggota legislatif melalui Partai Gerindra.

Awal Karier Politik Bersama Partai Gerindra

Kiprah politik Dasco berkaitan erat dengan perjalanan awal Partai Gerindra. Mengutip informasi dari situs resmi Fraksi Gerindra, keterlibatannya dalam dunia politik bermula dari hubungan dengan Fadli Zon yang sebelumnya merupakan rekan bisnisnya.

Kedekatan tersebut menjadi salah satu pintu masuk bagi Dasco untuk terlibat dalam aktivitas politik ketika Gerindra mulai dibentuk.

Sejak 2008, Dasco dipercaya menduduki posisi dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Pada periode 2008-2014, ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra.

Posisi tersebut membuat Dasco terlibat dalam pengembangan organisasi partai sejak masa awal berdirinya Gerindra. Seiring waktu, tanggung jawabnya di internal partai semakin besar hingga dipercaya menjadi Ketua Harian Partai Gerindra.

Jabatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu figur penting dalam struktur kepemimpinan partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Pengalaman panjang di internal Gerindra turut membentuk rekam jejak politik Dasco hingga kini.

Karier Sufmi Dasco Ahmad di DPR RI

Perjalanan Dasco di parlemen dimulai setelah ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk periode 2014-2019. Pada masa jabatan pertamanya, ia bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia (HAM).

Penugasan tersebut sejalan dengan latar belakang pendidikan hukum serta pengalaman profesionalnya. Tidak lama setelah menjadi anggota legislatif, Dasco mendapat tanggung jawab tambahan di salah satu alat kelengkapan dewan.

Pada 30 Oktober 2014, ia terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Lembaga tersebut memiliki tugas berkaitan dengan penegakan kode etik anggota DPR.

Pengangkatan sebagai pimpinan MKD menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan Dasco di parlemen. Setelah menyelesaikan periode pertamanya, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2024.

Pada periode tersebut, Dasco dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI. Jabatan ini menempatkannya dalam jajaran pimpinan lembaga legislatif nasional.

Dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR, ia juga memiliki pengalaman mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan, termasuk ruang lingkup kerja Komisi XI, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Perjalanan dari anggota Komisi III, Wakil Ketua MKD, hingga Wakil Ketua DPR RI menunjukkan keterlibatan Dasco dalam sejumlah bidang kerja parlemen.

Dengan pengalaman panjang di bidang politik, hukum, usaha, dan akademik, Dasco menjadi salah satu figur yang mendapat dukungan untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Namun, dukungan dari sejumlah pihak belum menjadikannya calon resmi. Dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR, yang selanjutnya memilih wakil presiden pengganti sesuai ketentuan konstitusi.

AL
Ayu LestariEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update