5 Teladan Kesederhanaan Bung Hatta, dari Menolak Fasilitas Negara hingga Pilih TPU
UpdateYuk.id - Integritas dan kesederhanaan menjadi nilai penting yang perlu dimiliki pejabat publik. Jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keluarga dengan memanfaatkan fasilitas negara. Prinsip tersebut tercermin dalam kehidupan Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta atau Bung Hatta.
Sepanjang hidupnya, Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang menjaga prinsip dan tidak menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Sejumlah kisah tentang perjalanan hidupnya memperlihatkan sikap tersebut, mulai dari menolak fasilitas negara hingga memilih tempat pemakaman umum sebagai peristirahatan terakhir.
1. Menolak fasilitas negara untuk perjalanan haji keluarga
Salah satu kisah kesederhanaan Bung Hatta terjadi ketika ia hendak menunaikan ibadah haji bersama keluarganya pada 1952.
Dikutip dari KompasTV, Jumat (26/1/2024), Presiden Soekarno saat itu sempat menawarkan agar Hatta dan keluarganya menggunakan pesawat terbang dengan biaya ditanggung pemerintah. Namun, tawaran tersebut ditolak.
Hatta memilih berangkat ke Tanah Suci menggunakan pesawat komersial seperti masyarakat pada umumnya. Ia tidak ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Wakil Presiden untuk membiayai perjalanan ibadah keluarga.
Biaya perjalanan haji tersebut diperoleh dari hasil penjualan buku karyanya yang diterbitkan di Belanda, berjudul Verspreide Geschriften.
Sekretaris pribadi Bung Hatta, I Wangsa Widjaja, juga mengisahkan perjalanan tersebut dalam buku Mengenang Bung Hatta yang diterbitkan CV Haji Masagung pada 1988.
"Meskipun beliau wakil presiden, tetapi keberangkatannya ini incognito, dan menumpang pesawat terbang umum," kata Wangsa Widjaja.
2. Mengingatkan pemimpin agar tidak melupakan rakyat
Selain dikenal sebagai negarawan, Bung Hatta merupakan pemikir yang produktif. Sejak masih menempuh pendidikan di Belanda, tulisan-tulisannya telah tersebar dan membahas berbagai persoalan, termasuk filsafat, ekonomi, dan politik.
Dalam sejumlah karyanya, Hatta mengkritik pemimpin yang hanya menjadikan rakyat sebagai bahan pidato, tetapi tidak sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan masyarakat.
Dalam buku seri Kumpulan Karangan terbitan Bulan Bintang tahun 1931, Hatta menyoroti penggunaan kata "rakyat" yang kerap muncul dalam pidato pemimpin, terutama partai politik.
"Akan tetapi dalam praktik tidak kelihatan. Rakyat itu disangka seperti tikar tempat kaki sapu saja; disangka sebagai jenis yang hanya perlu buat disuruh bertepuk tangan, kalau mendengar seorang pemimpin yang pintar berpidato," tulis Hatta.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan ekonomi masyarakat harus menjadi fondasi bagi perekonomian negara. Menurut Hatta, kesejahteraan tidak akan terwujud apabila rakyat masih berada dalam kondisi tidak berdaya.
"Bagaimana memperbaiki ekonomi rakyat kalau rakyat tinggal bodoh, mau saja diabui matanya, takut karena gertak majikan asing, tak tahu mempergunakan tenaga ekonominya?" tulis Hatta.
Atas dasar pemikiran tersebut, Hatta berpandangan bahwa perekonomian yang berlandaskan kedaulatan rakyat perlu memberi ruang bagi kepemilikan bersama atas perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Hanya memiliki tabungan Rp200 saat mundur dari jabatan Wapres
Kesederhanaan Bung Hatta juga membuat Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Kapolri periode 1968-1971, merasa kagum.
Dalam buku memoarnya yang dikutip Intisari, Hoegeng menceritakan kondisi keuangan Hatta setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden pada 1956. Saat itu, Hatta diberitakan hanya memiliki tabungan Rp200.
“ Saat itu dia diberitakan hanya punya uang tabungan Rp 200. Uang pensiunnya pun tak cukup untuk membayar biaya listrik,” ungkap Hoegeng.
Sebagai gambaran, gaji prajurit TNI dengan pangkat terendah pada masa itu berada di kisaran Rp125-Rp150 per bulan.
4. Kesulitan membayar iuran air dan PBB
Kondisi keuangan Hatta juga pernah menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977, Ali Sadikin.
Dalam biografinya, Ali dikisahkan terkejut ketika mengetahui Hatta kesulitan membayar iuran air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena uang pensiunnya terbatas.
Ali kemudian berupaya membantu. Ia melobi DPRD DKI Jakarta agar Hatta ditetapkan sebagai warga kota utama sehingga memperoleh pembebasan iuran air dan PBB.
Usulan tersebut disetujui DPRD. Pemerintah pusat juga memberikan sejumlah bantuan, termasuk pembebasan biaya listrik.
5. Memilih dimakamkan di TPU Tanah Kusir
Sebagai proklamator dan penerima Bintang Republik Kelas I, Bung Hatta memiliki hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP).
Namun, Hatta telah menyampaikan wasiat agar dirinya dimakamkan di Jakarta, bukan di TMP.
Dilansir dari Kompas.com (14/3/2021), pemerintah kemudian memilih Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir sebagai lokasi peristirahatan terakhir Hatta. Pemilihan tersebut mempertimbangkan rencana jangka panjang pengelolaan kompleks pemakaman agar tidak kembali digusur.
Meski dimakamkan di TPU Tanah Kusir, pemakaman Bung Hatta tetap dilaksanakan dengan upacara kenegaraan.
Berbagai kisah tersebut memperlihatkan prinsip hidup Bung Hatta yang tidak menjadikan jabatan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Kesederhanaan dan perhatiannya terhadap rakyat menjadi bagian penting dari warisan keteladanan sang proklamator.
