DPRD Ngawi Bahas Empat Ranperda, Mulai Pajak Daerah hingga Infrastruktur Telekomunikasi
UpdateYuk.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna untuk membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (11/11/2026). Sejumlah materi yang menjadi perhatian meliputi perubahan aturan pajak dan retribusi daerah, penataan organisasi perangkat daerah, sanitasi berbasis masyarakat, serta pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
Rapat yang berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Ngawi tersebut memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian penjelasan Bupati Ngawi mengenai Ranperda yang diajukan pihak eksekutif dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan regulasi tersebut.
Empat Ranperda yang dibahas terdiri atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi; Ranperda tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; serta Ranperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Perubahan aturan pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, penyesuaian susunan perangkat daerah diarahkan untuk membentuk kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Ngawi.
Di sektor kesehatan lingkungan, Ranperda tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diharapkan menjadi landasan untuk mendorong penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun regulasi infrastruktur pasif telekomunikasi ditujukan untuk menata sarana pendukung jaringan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi berlangsung lebih tertib dan terkoordinasi.
Usai pemaparan dari Bupati, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan tanggapan terhadap materi rancangan peraturan tersebut. Penyampaian pandangan fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan sebelum keempat Ranperda dibahas lebih lanjut bersama pihak eksekutif.
Rapat paripurna itu turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Bringin, Wurianto Saksomo. Kehadirannya merupakan bentuk partisipasi jajaran pemerintah kecamatan dalam mengikuti perkembangan pembahasan kebijakan dan regulasi di tingkat kabupaten.
Pemahaman terhadap arah kebijakan daerah menjadi penting bagi jajaran kecamatan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, keempat Ranperda tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Ngawi.
