APBD Surabaya 2027 Disepakati Rp12,9 Triliun, Bansos Desil 1 dan 2 Diperluas
UpdateYuk.id - Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp12,9 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, dan bantuan sosial.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya. Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mengatakan pembahasan anggaran telah memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
“Kita aplikasikan untuk semangat menyejahterakan masyarakat. Maka tentunya segala upaya ini terus kita dedikasikan untuk kepentingan warga Kota Surabaya,” ujar Syaifuddin di Surabaya, Selasa.
Ia menyebut tantangan fiskal daerah perlu dihadapi dengan mencari berbagai terobosan, termasuk menggali potensi pendapatan daerah dan mengarahkan belanja pada program yang menjadi prioritas.
“Ini adalah wujud upaya sinergisitas DPRD dengan pemerintah kota. Ketika ada potensi yang perlu dinaikkan ya kita naikkan,” katanya.
Menurut Syaifuddin, pendidikan dan pembangunan infrastruktur menjadi dua sektor yang mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Ia juga menekankan pentingnya agar kebijakan belanja daerah tetap sejalan dengan kebutuhan warga.
APBD 2027 ditujukan untuk mengatasi persoalan sosial
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan masukan selama proses pembahasan anggaran. Ia menilai kritik serta saran dari para legislator turut menjadi bagian dari penyusunan APBD hingga mencapai kesepakatan.
Eri berharap anggaran tahun depan dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Surabaya.
“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri.
Ia menjelaskan, penggunaan anggaran diarahkan untuk menekan sejumlah indikator persoalan sosial, seperti angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, serta gini rasio.
“Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan,” ujarnya.
Warga desil 1 dan 2 yang belum menerima bansos akan diupayakan terjangkau
Perluasan bantuan sosial menjadi salah satu fokus dalam kesepakatan APBD 2027. Pemkot Surabaya bersama DPRD berupaya menjangkau masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan 2, tetapi selama ini belum tercakup dalam program bantuan.
Eri mengatakan penguatan kapasitas anggaran daerah diharapkan dapat membuka ruang bagi pemerintah kota untuk membantu warga yang belum memperoleh bantuan sosial.
“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insya Allah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” pungkas dia.
