Satgas PKH Tertibkan Perusahaan Terafiliasi Mantan Trader Nikel Glencore
UpdateYuk.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dan/atau berada di bawah kendali Arif Kurniawan (AK), mantan trader nikel Glencore. Langkah tersebut diambil setelah satgas menemukan indikasi penyimpangan dalam kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan keputusan penertiban itu dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan, langkah penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AK di berbagai wilayah Indonesia.
“Terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia,” katanya.
Keputusan tersebut diambil setelah Satgas PKH melakukan penelaahan dan verifikasi awal. Tahapan penertiban yang mulai dijalankan meliputi inventarisasi, pemeriksaan, serta pengambilalihan penguasaan kawasan hutan yang diduga dimanfaatkan secara melawan hukum.
Satgas PKH dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Satuan tugas ini memiliki kewenangan untuk mengambil alih kembali kawasan hutan, menjatuhkan denda administratif, serta melakukan pemulihan aset melalui mekanisme perdata maupun pidana.
Aktivitas pertambangan nikel turut menjadi sasaran
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa komoditas nikel termasuk dalam sektor yang menjadi perhatian penertiban.
AK dikenal sebagai figur berpengaruh dalam perdagangan bijih nikel di Indonesia. Setelah meninggalkan Glencore lebih dari satu dekade lalu, ia membangun jaringan bisnis melalui sejumlah konsesi pertambangan yang disebut tersebar di beberapa wilayah Tanah Air.
Laporan Bloomberg pada akhir 2025 menggambarkan keterlibatan AK bersama mitra bisnis utamanya, Edi Liu Amas, dalam kepemilikan saham di sedikitnya 20 konsesi pertambangan. Total luas konsesi tersebut dilaporkan melampaui 71.000 hektare, atau kurang lebih setara luas Kota New York.
Estimasi industri juga menyebut volume perdagangan bijih nikel yang terkait dengan AK mencapai sekitar sepertiga dari total pasokan domestik Indonesia pada 2024. Nilai transaksinya diperkirakan mencapai miliaran dolar AS per tahun.
Posisi Indonesia sebagai pemasok sekitar 60 persen nikel dunia membuat komoditas ini memiliki peran strategis dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik. Dalam perdagangan domestik, jaringan AK disebut menjadi penghubung antara penambang lokal dan perusahaan pengolahan atau smelter, terutama yang berorientasi ekspor.
Namun, ekspansi industri nikel dalam beberapa tahun terakhir juga diikuti persoalan tata kelola lahan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dugaan pemanfaatan kawasan hutan tanpa perizinan yang memadai.
Satgas masih memvalidasi perusahaan dan lokasi konsesi
Penertiban terhadap jaringan perusahaan yang dikaitkan dengan AK disebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengawasan sektor sumber daya alam dan meningkatkan penerimaan negara.
Meski demikian, Satgas PKH belum mengumumkan secara terperinci nama perusahaan maupun lokasi konsesi yang menjadi sasaran. Proses validasi masih berjalan untuk memastikan jumlah perusahaan serta luasan kawasan yang diduga dikuasai secara ilegal.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pidana, perkara akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Hingga informasi ini disusun, AK belum menyampaikan tanggapan resmi mengenai langkah penertiban tersebut. Satgas PKH menyatakan akan mengumumkan perkembangan berikutnya setelah proses verifikasi selesai.
Dengan demikian, indikasi pelanggaran yang ditemukan pada tahap awal masih harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian sesuai prosedur hukum.
