PPN Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Minta Produk Menstruasi Jadi Kebutuhan Esensial
UpdateYuk.id - Bernita Matondang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut. Ia meminta kebutuhan tersebut dipertimbangkan sebagai barang esensial yang layak memperoleh fasilitas perpajakan.
Permohonan itu tercatat dalam perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026. Dalam sidang yang berlangsung Selasa (10/11/2026), Bernita menyampaikan bahwa pembalut merupakan kebutuhan rutin perempuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan selama menstruasi.
"Kebutuhan ini lahir dari proses biologis yang tidak dapat dihindari, sehingga bukan pilihan konsumsi yang dapat ditiadakan begitu saja. Pemohon membeli secara rutin dengan menggunakan penghasilan atau sumber daya ekonomi yang tersedia," ujar Bernita dalam persidangan, dikutip dari siaran YouTube MK.
Menurut Bernita, kewajiban membeli produk sanitasi menstruasi dapat menambah beban pengeluaran perempuan. Ia juga mempersoalkan belum adanya penyebutan secara eksplisit produk tersebut dalam daftar barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kondisi tersebut, menurut dia, menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan kesetaraan perlakuan dalam penentuan barang yang mendapatkan fasilitas perpajakan.
"(Sehingga) Menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dan dasar objektif penentuan barang yang memperoleh fasilitas PPN," ujar Bernita.
Ia juga menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.
"Ketiga, terdapat persoalan kesetaraan substansi, karena kebutuhan biologis yang relevan belum dipertimbangkan secara memadai dalam penentuan fasilitas perpajakan bagi kebutuhan dasar," ujar Bernita.
Pasal UU HPP yang dipersoalkan
Dalam permohonannya, Bernita menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam UU HPP. Ketentuan tersebut mengatur pemberian fasilitas PPN terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Penjelasan pasal itu mencantumkan sejumlah komoditas, antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
Bernita menyoroti tidak tercantumnya produk sanitasi menstruasi secara eksplisit dalam daftar tersebut. Menurutnya, kondisi itu dapat memunculkan ketidakjelasan mengenai dasar objektif pemerintah dalam menentukan barang yang dikategorikan sebagai kebutuhan pokok penerima fasilitas PPN.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bernita juga berpandangan bahwa kebutuhan biologis perempuan perlu diperhitungkan secara proporsional dalam kebijakan perpajakan.
Bernita minta daftar kebutuhan pokok tidak bersifat tertutup
Dalam petitumnya, Bernita meminta MK menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan barang kebutuhan pokok harus mempertimbangkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia.
"Menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai dasar pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi," ujar Bernita membacakan petitumnya.
Selain ketentuan utama tersebut, ia juga meminta MK menyatakan penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Bernita meminta agar daftar barang kebutuhan pokok dalam penjelasan pasal tidak ditafsirkan sebagai daftar tertutup. Dengan pemaknaan tersebut, barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas PPN.
Permohonan tersebut masih berupa gugatan yang sedang diperiksa MK. Dengan demikian, permintaan Bernita belum menjadi putusan atau ketentuan hukum yang berlaku.
