Selasa, 03 Nov 2026 NewsDaerahEkonomiSosokTren
Breaking
Beranda › Daerah
Daerah

Banpres Karhutla Rp 200 Miliar untuk Sumsel, Ini Rincian Pembagian ke 15 Daerah

✍️ Ayu Lestari 🕒 27 Oct 2026 👁️ 5x dibaca
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (26/10/2026)
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (26/10/2026) Foto: Kemenhut RI

UpdateYuk.id - Pemerintah pusat mengalokasikan Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp 200 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel). Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi serta sejumlah kabupaten dan kota untuk memperkuat upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa bantuan tahap pertama diberikan pada September 2026, sedangkan tahap kedua disalurkan pada pekan sebelumnya. Keterangan itu disampaikan setelah rapat terbatas di Griya Agung, Palembang, Senin (26/10/2026).

"Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di berbagai daerah, termasuk Sumsel," kata Raja Juli.

Ia mengatakan, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan penanganan karhutla dan mendorong pemerintah pusat maupun daerah mengoptimalkan upaya pemadaman serta mengatasi dampak asap.

"Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, benar-benar concern, benar-benar memperhatikan secara khusus persoalan karhutla ini," katanya.

Menurut Raja Juli, dukungan pemerintah pusat diwujudkan melalui bantuan anggaran dan operasional untuk memperkuat penanganan di lapangan.

"Termasuk di antaranya adalah pemberian bantuan presiden (Banpres) tahap satu maupun tahap dua. Tahap satu sudah dilakukan pada bulan September yang lalu dan tahap dua dilakukan pada minggu yang lalu," ujarnya.

Rincian pembagian Banpres karhutla Rp 200 miliar

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan, total bantuan Rp 200 miliar tersebut dibagi menjadi dua tahap, masing-masing sebesar Rp 100 miliar.

Pada tahap pertama, dana disalurkan kepada lima pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

  • Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan: Rp 30 miliar

  • Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI): Rp 20 miliar

  • Kabupaten Musi Banyuasin (Muba): Rp 20 miliar

  • Kabupaten Ogan Ilir: Rp 15 miliar

  • Kabupaten Banyuasin: Rp 15 miliar

Sementara itu, bantuan tahap kedua diberikan kepada 10 kabupaten dan kota. Masing-masing daerah memperoleh alokasi Rp 10 miliar.

Sepuluh daerah penerima tahap kedua terdiri atas Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), OKU Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Lahat, serta Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

"Yang baru ini atas upaya Pak Menteri kepada Presiden sehingga ada 10 kabupaten/kota yang masing-masing dapat Rp10 miliar," kata Deru.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani karhutla, termasuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain dukungan anggaran, Raja Juli menyebut penanganan karhutla juga dilakukan melalui pengiriman peralatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penggunaan dry ice, serta pengerahan personel gabungan.

Tiga daerah masih diusulkan menerima bantuan

Meski bantuan telah dialokasikan kepada 15 pemerintah daerah, masih terdapat tiga wilayah yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan tambahan. Ketiganya adalah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kota Lubuklinggau, dan Kota Pagar Alam.

Herman Deru mengatakan, usulan untuk ketiga daerah tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kehutanan. Pemerintah daerah berharap tambahan bantuan dapat memperkuat kesiapan menghadapi potensi karhutla.

"Kita berupaya memastikan penggunaan dana bantuan dilakukan secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel," katanya.

Untuk memastikan penggunaan dana sesuai peruntukannya, pengawasan dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Deru juga berharap aparat penegak hukum turut mengawal penggunaan anggaran guna mencegah potensi penyalahgunaan.

Pemprov Sumsel pertimbangkan modifikasi cuaca

Di luar bantuan anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca menggunakan dry ice untuk membantu penanganan kabut asap.

Deru menyebut dampak kegiatan tersebut dirasakan ketika kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Sumsel dan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Dampak pelaksanaan dry ice tersebut dirasakan langsung ketika kabut asap menyelimuti wilayah Sumsel dan mengganggu aktivitas masyarakat," katanya.

Pemprov Sumsel masih mempertimbangkan pelaksanaan penyemaian awan kembali apabila kondisi kabut asap belum terkendali.

"Karena kemarin slotnya 10 hari, kita tetap juga akan merefokuskan anggaran untuk dapat melakukan dry ice jika suasana asap masih belum terkendali. Kita tetap akan menggunakan dry ice," kata Deru.

Meski demikian, kondisi cuaca di Sumsel disebut mulai membaik setelah hujan turun di sejumlah wilayah. Deru juga menyampaikan bahwa jumlah titik panas atau hotspot mengalami penurunan berdasarkan laporan yang diterimanya.

"Alhamdulillah, ini sudah hujan. Tadi berdasarkan laporan yang ada titik hotspot tinggal dua," ujarnya.

AL
Ayu LestariEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update