Bima Arya: Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Butuh Penguatan Ekonomi Daerah
UpdateYuk.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat di daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Menurutnya, pencapaian target tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada belanja pemerintah dan investasi berskala besar, tetapi juga membutuhkan akses layanan keuangan yang inklusif, terjangkau, dan mudah dijangkau masyarakat.
"Dalam konteks itu kita meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bisa mengandalkan dari government spending saja atau belanja pemerintah dalam skala yang besar, diperlukan penguatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan, tabungan, transaksi digital, serta layanan keuangan yang terjangkau," ujarnya, dikutip Senin (19/10/2026).
Bima menjelaskan, perluasan inklusi keuangan di daerah merupakan salah satu langkah untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 93% pada 2029. Sasaran tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 menetapkan target inklusi keuangan sebesar 98%.
Dalam perkembangannya, integrasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) ke dalam perencanaan pembangunan telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 38 provinsi disebut telah memasukkan IKAD ke dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada tingkat kabupaten/kota, langkah serupa telah diterapkan di 341 daerah atau sekitar 66,34%.
Untuk mempercepat pemerataan akses keuangan sekaligus mendorong perekonomian daerah, Bima meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi tiga tim, yakni Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Menurutnya, kolaborasi ketiga unsur tersebut diperlukan agar perluasan akses keuangan, pengembangan transaksi digital, dan upaya menjaga stabilitas harga dapat berlangsung secara terpadu.
"Kalau tiga ini bisa sinergi, bisa kolaborasi, maka target kita memperluas akses keuangan, memperkuat digitalisasi, menjaga stabilitas harga, ujung-ujungnya akan betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," tuturnya.
Bima juga menyambut peluncuran Dashboard IKAD yang diharapkan dapat menjadi sumber data bersama untuk memperluas layanan keuangan, termasuk hingga kawasan perdesaan. Keberadaan dashboard tersebut diharapkan membantu meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta para undangan lainnya.
"Kemendagri komitmen konsisten untuk mendukung IKAD ini dan dengan adanya dashboard ini kita optimis akan mempercepat akselerasi, sinergi, dan kolaborasi," pungkasnya.
