BPS Apresiasi Jember Tuntaskan Verifikasi Data Desil 1 dan 2, Terintegrasi ke DTKS V4
UpdateYuk.id - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang telah menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) data Desil 1 dan Desil 2. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan akurasi data kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti saat menerima kunjungan kerja Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait di Kantor BPS RI, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Amalia menilai keterlibatan aktif kepala daerah diperlukan untuk memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menurutnya, data yang berkaitan dengan kondisi manusia membutuhkan perhatian khusus serta kolaborasi antarlembaga.
"Ini adalah contoh yang sangat bagus. Kepedulian kepala daerah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan akurasi data manusia, yang tingkat sensitivitasnya lebih tinggi dan membutuhkan kolaborasi erat," ujar Amalia dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (31/10/2026).
Ia mengatakan, keberhasilan Jember memperbarui data Desil 1 dan Desil 2 menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan BPS dalam membangun basis data yang lebih akurat.
Data Desil 1 dan 2 terintegrasi ke DTKS versi 4
Dalam pertemuan tersebut, Amalia menjelaskan bahwa data Desil 1 dan Desil 2 hasil pemutakhiran Pemkab Jember kini telah terintegrasi ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi 4.
Selanjutnya, BPS mendorong Pemkab Jember melanjutkan proses verifikasi dan validasi data Desil 3 serta Desil 4 dengan menggunakan basis data DTKS versi terbaru.
Penataan data hingga Desil 4 dan Desil 5 juga dinilai penting untuk mendukung ketepatan sasaran penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk bantuan pangan. Dengan data yang lebih akurat, bantuan diharapkan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BPS berharap pemutakhiran data di Jember terus berlanjut sehingga program perlindungan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
Jember siapkan intervensi untuk kelompok rentan
Bupati Jember Gus Fawait mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memperbarui data kependudukan dan kemiskinan sebagai dasar penyusunan program serta alokasi anggaran bagi masyarakat rentan.
Menurutnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya perlu menyasar warga yang sudah berada dalam kondisi miskin, tetapi juga mencegah kelompok rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan.
"Kami sangat serius untuk urusan pendataan ini. Kami menyiapkan berbagai program dan alokasi anggaran yang fokus untuk mengantisipasi agar warga yang berada di luar garis kemiskinan tidak jatuh masuk ke dalam jurang kemiskinan," ujar Gus Fawait.
Ia mencontohkan persoalan kesehatan sebagai salah satu faktor yang dapat membuat keluarga rentan mengalami tekanan ekonomi. Ketika kepala keluarga atau anggota keluarga menderita sakit keras, kondisi keuangan rumah tangga berpotensi terganggu.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemkab Jember menyiapkan sejumlah skenario intervensi di bidang kesehatan. Pemerintah daerah juga memperkuat pengawasan distribusi bansos secara berjenjang.
Selain itu, data Desil 1 dan Desil 2 telah diserahkan dan dikoordinasikan dengan BPS pusat sebagai bagian dari upaya memastikan ketepatan basis data penerima bantuan.
Pemutakhiran data kependudukan juga mencakup pencatatan kematian. Pemkab Jember berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk memastikan penerbitan akta kematian berdasarkan informasi yang valid, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam basis data penduduk.
Evaluasi program pembangunan mengacu pada indikator BPS
Gus Fawait menegaskan, Pemkab Jember akan menggunakan indikator BPS untuk mengevaluasi efektivitas program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.
Evaluasi tersebut meliputi dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan program. Kebijakan yang dinilai efektif dapat diteruskan, sedangkan program yang belum memberikan hasil optimal akan diperbaiki atau diganti.
"Hasil evaluasi dari BPS ini nantinya akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan, merevisi, atau bahkan mengganti program-program yang ada di Kabupaten Jember agar benar-benar selaras dengan visi besar Presiden dalam mengentaskan kemiskinan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Amalia juga menyoroti perkembangan ekonomi Kabupaten Jember. Ia menilai daerah tersebut berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
"Jember ini top, tak hanya fokus pada satu tujuan. Pertumbuhan ekonomi kenceng, penurunan kemiskinan juga digenjot," ujar Amalia.
Ke depan, Pemkab Jember berharap penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan BPS dapat mendukung berbagai agenda pembangunan. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi lahan, perbaikan infrastruktur irigasi, revitalisasi fasilitas kesehatan, serta peningkatan mutu pendidikan.
Pemkab Jember berharap penguatan basis data dan evaluasi kebijakan berbasis indikator dapat membuat program pembangunan serta perlindungan sosial berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
