Darmawangsyah Muin Prioritaskan Utang Daerah dan Hak ASN Usai Dilantik Jadi Bupati Gowa
UpdateYuk.id - Penyelesaian utang pemerintah daerah, pembayaran hak aparatur sipil negara (ASN), dan percepatan anggaran pembangunan menjadi agenda utama Darmawangsyah Muin setelah resmi menjabat sebagai Bupati Gowa untuk sisa masa jabatan 2025–2030.
Prioritas tersebut diambil di tengah persoalan keuangan daerah yang belum tuntas. Kabupaten Gowa diketahui tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 setelah konflik internal pemerintahan sebelumnya berdampak pada pengelolaan anggaran dan pembayaran sejumlah hak pegawai.
Darmawangsyah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (28/10/2026).
Ia menyebut pembenahan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah telah dimulai sejak dirinya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa. Setelah menjadi bupati definitif, upaya tersebut akan dilanjutkan dengan fokus pada program kerja dan penyelesaian kewajiban pemerintah.
“Setelah definitif ini, kita fokus ke program. Tahun ini kita akan menyelesaikan persoalan internal ASN maupun persoalan anggaran, terutama kewajiban APBD kepada pihak ketiga,” kata Darmawansyah Muin melalui rilis resmi Humas Pemkab Gowa.
Pelunasan Utang dan Pembayaran Hak ASN
Pemkab Gowa akan memprioritaskan penyelesaian kewajiban keuangan yang tertunda, termasuk pembayaran gaji, honorarium, serta hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik pegawai penuh waktu maupun paruh waktu.
Darmawangsyah mengatakan, sejumlah persoalan keuangan mulai menemukan titik terang. Pemerintah daerah kini berupaya menuntaskan kewajiban yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan ASN dan masyarakat.
“Alhamdulillah, utang 2025 dan 2026 sudah mulai terurai. Tahun ini kita fokus menyelesaikan persoalan keuangan yang berdampak langsung kepada ASN maupun masyarakat umum,” kata Darmawansyah Muin.
Selain pembayaran kewajiban yang tertunda, pemerintah daerah juga menargetkan percepatan penyusunan dan penetapan APBD pokok. Proses tersebut akan mengacu pada program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi pemerintah daerah.
Darmawangsyah berharap DPRD Gowa mendukung program-program pemerintah agar penetapan anggaran dapat berlangsung lebih cepat dan pembangunan segera berjalan optimal.
“Saya berharap DPRD mendukung seluruh program agar APBD pokok kita bisa menjadi yang tercepat di Sulawesi Selatan,” kata Darmawansyah Muin.
Gubernur Sulsel Dorong Koordinasi Pemerintahan
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta Darmawangsyah memanfaatkan masa kepemimpinannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus menyelesaikan berbagai kewajiban pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah provinsi serta upaya merangkul seluruh pihak untuk mendukung kelancaran pemerintahan Kabupaten Gowa.
“Manfaatkan setiap waktu untuk pelayanan masyarakat dan menyelesaikan kewajiban. Kami di Pemprov Sulsel akan selalu hadir untuk mendukung. Rangkul kembali semua pihak dan jaga koordinasi agar berjalan lancar,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Sebelumnya, konflik politik di Kabupaten Gowa yang berujung pada pemakzulan Husniah Talenrang dari jabatan bupati disebut berdampak terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Persoalan internal yang berlangsung berkepanjangan turut memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Gowa pun tidak memiliki APBD Perubahan 2026, sementara pembayaran gaji ASN dan pegawai non-ASN dilaporkan mengalami keterlambatan.
Dalam situasi tersebut, penyelesaian utang, pemenuhan hak pegawai, dan percepatan penetapan anggaran menjadi sejumlah pekerjaan yang perlu ditangani oleh pemerintahan Darmawangsyah Muin.
