Efisiensi Anggaran dan Pemangkasan TKD, Otonomi Daerah Jangan Jadi Korban
UpdateYuk.id - Efisiensi anggaran pemerintah diperlukan agar setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Belanja birokrasi yang berlebihan, perjalanan dinas yang tidak produktif, serta program tanpa dampak nyata memang patut dievaluasi. Namun, penghematan tidak boleh membuat pemerintah kehilangan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada rakyat.
Keberhasilan pengelolaan anggaran semestinya tidak hanya diukur dari besarnya belanja yang berhasil ditekan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan negara menjalankan fungsi pemerintahan dan menjamin tersedianya pelayanan publik.
Atas dasar itu, kebijakan efisiensi pemerintah pusat, khususnya yang berpengaruh terhadap transfer ke daerah (TKD), perlu dikaji secara menyeluruh. Pengurangan anggaran harus memperhitungkan kondisi fiskal dan kebutuhan setiap daerah.
Jika pemangkasan dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masing-masing wilayah, dampaknya dapat meluas. Pelayanan publik berisiko terganggu, pembangunan infrastruktur tertunda, dan masyarakat menanggung konsekuensi dari keterbatasan anggaran.
Dengan demikian, efisiensi yang justru melemahkan efektivitas pemerintahan tidak dapat disebut sebagai penghematan yang tepat.
Efisiensi Tidak Boleh Berujung pada Resentralisasi
Pengurangan TKD dalam jumlah besar, di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional, memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Apakah efisiensi benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara atau justru memperbesar kendali pemerintah pusat atas sumber daya dan penyelenggaraan pemerintahan?
Pertanyaan tersebut penting karena otonomi daerah bukanlah pemberian pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan bagian dari desain konstitusional Indonesia.
Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat.
Ketentuan ini menegaskan bahwa desentralisasi merupakan pilihan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, kebijakan efisiensi tidak semestinya menjadi pembenaran untuk menarik kembali kewenangan, sumber daya fiskal, dan ruang pengambilan keputusan daerah secara berlebihan.
Prinsip serupa tercermin dalam Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Keadilan dan keselarasan itu harus diwujudkan dalam kebijakan fiskal. Pemerintah pusat tidak seharusnya menguasai sebagian besar sumber daya keuangan, sementara pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab pelayanan publik tanpa dukungan pendanaan yang memadai.
Jangan sampai daerah hanya dibebani kewajiban, tetapi tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menjalankannya.
Pemangkasan TKD Berisiko Mengganggu Pelayanan Publik
Struktur keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dari 546 daerah otonom, sebagian besar disebut belum memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam situasi tersebut, pengurangan TKD bukan sekadar persoalan administrasi anggaran. Dampaknya dapat menyentuh berbagai layanan dasar, mulai dari pembayaran kewajiban pegawai, pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan, penyediaan air bersih, hingga pembangunan infrastruktur.
Sejumlah daerah bahkan menghadapi kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada saat yang sama, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi pejabat struktural ASN dipangkas, proyek infrastruktur ditunda, dan sejumlah program pelayanan publik berpotensi dikurangi.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah tetap harus menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, ruang fiskal untuk memenuhi tanggung jawab itu justru semakin terbatas.
Bagaimana daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat apabila sumber pembiayaannya terus menyusut?
Otonomi daerah tidak boleh sekadar dipertahankan sebagai status formal dalam struktur pemerintahan. Daerah membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai agar kewenangan yang dimiliki dapat dijalankan secara nyata.
Program prioritas nasional tentu memiliki arti penting. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan program pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Kehadiran negara bukan hanya ditunjukkan melalui program berskala besar di tingkat pusat. Masyarakat juga membutuhkan jalan yang layak, puskesmas yang berfungsi, sekolah yang memadai, serta pelayanan administrasi yang cepat di wilayah tempat mereka tinggal.
Sentralisasi Bukan Jaminan Pemberantasan Korupsi
Salah satu alasan yang kerap dikemukakan untuk mendukung penarikan kewenangan ke pemerintah pusat adalah anggapan bahwa sentralisasi dapat menekan korupsi di daerah. Pandangan tersebut perlu diuji secara lebih kritis.
Korupsi tidak hanya terjadi karena desentralisasi. Kekuasaan yang terpusat pun dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, desentralisasi juga tidak otomatis menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih.
Artinya, sentralisasi bukan jaminan pemberantasan korupsi, sebagaimana desentralisasi bukan jaminan terwujudnya pemerintahan yang baik.
Persoalan mendasarnya justru terletak pada lemahnya pengawasan, ketidakseimbangan antara kewenangan dan akuntabilitas, serta tidak optimalnya sistem pengendalian pemerintahan.
Di tingkat daerah, pengawasan terhadap kepala daerah masih menghadapi berbagai tantangan. DPRD yang memiliki fungsi pengawasan dan menjalankan prinsip checks and balances terkadang tidak cukup independen akibat hubungan politik maupun ketergantungan terhadap kepala daerah.
Inspektorat daerah juga menghadapi tantangan struktural karena berada dalam lingkup pemerintahan kepala daerah yang menjadi salah satu objek pengawasannya.
Situasi ini perlu menjadi bahan evaluasi mengenai efektivitas pengawasan terhadap gubernur, bupati, dan wali kota.
Karena itu, pemberantasan korupsi seharusnya berfokus pada pembenahan sistem pengawasan, penguatan integritas birokrasi, transparansi anggaran, penegakan hukum yang konsisten, dan perluasan kontrol masyarakat.
Desentralisasi harus disertai penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme pengawasan. Tanpa pembenahan tersebut, korupsi hanya berpotensi berpindah dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat lainnya.
Kemendagri dan DPD Perlu Memperkuat Aspirasi Daerah
Di tengah tantangan fiskal, Kementerian Dalam Negeri memiliki posisi strategis sebagai pembina pemerintahan daerah sekaligus penghubung kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
Meski demikian, Kemendagri merupakan bagian dari pemerintah pusat dan pembantu Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, kementerian tersebut juga harus melaksanakan kebijakan pemerintahan yang ditetapkan Presiden.
Oleh sebab itu, upaya memperjuangkan kepentingan daerah tidak cukup hanya mengandalkan Kemendagri. Diperlukan lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menyuarakan aspirasi daerah, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
DPD dirancang sebagai representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setiap provinsi memiliki empat senator yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui mekanisme pencalonan partai politik.
Kedudukan tersebut semestinya menjadi modal bagi DPD untuk memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk keadilan fiskal dan keberlanjutan otonomi daerah. DPD perlu mengoptimalkan perannya sebagai the guardian of regional autonomy atau penjaga otonomi daerah.
Namun, peran DPD selama ini dinilai belum cukup kuat. Keterbatasan kewenangan konstitusional dan daya tawar politik membuat aspirasi daerah belum selalu berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan nasional.
Dalam konteks itu, inisiatif DPD melalui program Senator Menyapa patut diapresiasi dan diperluas. Para senator perlu lebih aktif hadir di daerah, mendengarkan persoalan masyarakat, berdialog dengan kepala daerah, serta menghimpun aspirasi untuk diperjuangkan di tingkat nasional.
Keterwakilan senator tidak semestinya berhenti pada aktivitas kelembagaan di Jakarta. Mereka perlu menunjukkan kehadiran nyata dengan memperjuangkan kebutuhan masyarakat di provinsi masing-masing.
DPD juga perlu menyampaikan kritik apabila kebijakan pemerintah pusat dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi daerah. Selain itu, lembaga ini dapat mendorong evaluasi desain desentralisasi, termasuk persoalan daerah otonom yang tidak lagi mampu menjalankan fungsi pemerintahan serta kebutuhan pembentukan daerah otonom baru yang memenuhi persyaratan.
Kepala Daerah Perlu Menyampaikan Dampak Pemangkasan Secara Terbuka
Menjaga otonomi daerah bukan hanya tanggung jawab DPD. Kepala daerah dan masyarakat sipil juga harus terlibat dalam memperjuangkan keberlanjutan pelayanan publik.
Kepala daerah tidak semestinya hanya menerima keputusan fiskal pemerintah pusat. Mereka memiliki tanggung jawab politik untuk menyampaikan keberatan apabila kebijakan anggaran nasional berpotensi mengganggu pelayanan publik di wilayahnya.
Komunikasi dengan pemerintah pusat perlu dilakukan secara sistematis, terbuka, dan berbasis data. Apabila jalur komunikasi formal belum menghasilkan perubahan, kepala daerah juga perlu menjelaskan persoalan yang dihadapi kepada masyarakat.
Penyampaian kritik bukan berarti membangkang kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepemimpinan.
Namun, kritik tidak cukup disampaikan dalam bentuk keluhan atas berkurangnya anggaran. Kepala daerah perlu menyertakan perhitungan yang jelas mengenai dampak pemangkasan TKD terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pembayaran PPPK, serta program prioritas daerah.
Perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil juga perlu dilibatkan. Kampus di daerah memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian, analisis kebijakan, dan penghitungan dampak fiskal.
Hasil kajian tersebut dapat dipublikasikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, upaya mempertahankan otonomi tidak berubah menjadi pertarungan kepentingan antara elite pusat dan elite daerah.
Hal utama yang perlu diperjuangkan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan berkualitas.
Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah Perlu Dievaluasi
Efisiensi anggaran seharusnya ditempatkan dalam kerangka membangun hubungan pusat dan daerah yang adil, sehat, serta saling memperkuat.
Pemerintah pusat memang memiliki kewenangan menetapkan prioritas nasional. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh menjadikan pemerintah daerah sekadar pelaksana administratif yang sepenuhnya bergantung pada keputusan dan alokasi anggaran dari Jakarta.
Setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Pertama, pemangkasan TKD harus memperhitungkan kinerja dan kebutuhan riil setiap daerah. Kebijakan tidak seharusnya diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal dan beban pelayanan masing-masing wilayah.
Kedua, pemerintah perlu menjamin kecukupan pembiayaan untuk urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan yang didesentralisasikan harus disertai sumber pendanaan yang memadai.
Ketiga, program prioritas nasional perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan program pemerintah pusat harus memperhitungkan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Keempat, penguatan pengawasan harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan otonomi daerah. DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan, inspektorat yang profesional, pengawasan independen, serta partisipasi masyarakat merupakan unsur penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Presiden perlu memastikan bahwa kebijakan efisiensi tetap sejalan dengan amanat konstitusi. Penghematan anggaran merupakan kewajiban pemerintah, tetapi menjaga keberlangsungan otonomi daerah juga menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional.
Indonesia tidak hanya terdiri atas Jakarta. Keberhasilan pembangunan nasional juga harus terlihat dari kemampuan 546 daerah otonom dalam menyediakan pelayanan, membangun wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi boleh mengurangi pemborosan, tetapi tidak boleh menghilangkan keadilan fiskal. Efektivitas harus tetap menjadi ukuran utama, sementara otonomi daerah perlu dijaga sebagai komitmen konstitusional.
Jika kemampuan fiskal daerah terus menyusut atas nama penghematan, dampaknya bukan hanya berupa berkurangnya anggaran pemerintah daerah. Lebih jauh, kondisi tersebut berisiko mengancam keberlanjutan pelayanan publik dan kualitas demokrasi lokal.
