Senin, 16 Nov 2026 NewsDaerahEkonomiSosokTren
Breaking
Beranda › Daerah
Daerah

Pemkab Gunung Mas Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga

✍️ Ayu Lestari 🕒 16 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Pemkab Gunung Mas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Fokus Pantau Harga Pangan
Pemkab Gunung Mas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Fokus Pantau Harga Pangan Foto: Istimewa

UpdateYuk.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas mengikuti koordinasi nasional pengendalian inflasi daerah 2026 untuk memperkuat upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan secara rutin serta mengambil langkah nyata guna mengantisipasi kenaikan harga yang dapat menekan daya beli masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). Pemkab Gunung Mas mengikuti kegiatan dari Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas.

Mewakili Bupati Gunung Mas, Staf Ahli Bupati Salampak Haris hadir bersama Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Benny Mambang.

Forum tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota dari berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah unsur TNI/Polri dan instansi pusat juga turut bergabung, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kantor Staf Presiden.

Dalam arahannya, Tito meminta pemerintah daerah tidak hanya memantau perkembangan inflasi, tetapi juga memastikan tindak lanjut pengendalian berjalan secara konkret dan berkesinambungan. Pemantauan diarahkan terutama pada pergerakan harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Pengawasan berkala terhadap harga dan pasokan pangan dinilai penting untuk mendeteksi potensi lonjakan harga sejak dini. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah antisipasi sebelum kenaikan harga berdampak lebih luas terhadap pengeluaran masyarakat.

Selain isu inflasi, rapat juga membahas persoalan ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan memaparkan kebijakan penetapan upah minimum yang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan tenaga kerja.

Bagi Pemkab Gunung Mas, partisipasi dalam rapat tersebut menjadi sarana memperkuat koordinasi lintas instansi, khususnya dalam memantau harga pangan, menjaga kelancaran distribusi, dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia di daerah.

Pemkab Gunung Mas menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan langkah pengendalian inflasi. Upaya tersebut ditujukan untuk mengantisipasi gejolak harga, menjaga stabilitas perekonomian daerah, serta melindungi daya beli masyarakat.

AL
Ayu LestariEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update