Formula Upah dalam UU Ketenagakerjaan Baru Dinilai Masih Picu Ketimpangan Daerah
UpdateYuk.id - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai formula pengupahan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan upah antardaerah. Meski kebutuhan hidup layak (KHL) telah ditambahkan sebagai salah satu pertimbangan, perhitungan kenaikan upah masih melibatkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Arif menjelaskan, aturan terbaru memang membawa perubahan dari ketentuan sebelumnya. Salah satunya adalah penambahan aspek KHL, dengan pengukuran yang diarahkan hingga tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dalam UU baru, formula pengupahan masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Memang ada tambahan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), bahkan pengukuran KHL diarahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Namun, menurut Arif, besaran kenaikan upah masih sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan produktivitas setiap daerah. Pola tersebut dinilai berisiko membuat kesenjangan upah antardaerah terus berlangsung.
Ia mencontohkan perbedaan upah di Yogyakarta yang berada di kisaran Rp 2,4 juta dengan Jakarta yang mencapai Rp 5,7 juta. Padahal, menurutnya, selisih biaya hidup kedua wilayah tersebut tidak terlalu besar.
"Persoalannya, kalau pertimbangan menekankan kondisi ekonomi daerah, ada risiko ketimpangan upah antardaerah terus direproduksi. Misalnya, sekarang antara upah di Yogya yang hanya Rp 2,4 juta, bandingkan dengan Jakarta yang Rp 5,7 juta, dua kali lipat lebih, padahal biaya hidup tidak terlalu terpaut jauh," sambung dia.
Arif menilai, perbedaan tingkat upah tersebut belum tentu sebanding dengan kebutuhan hidup pekerja di masing-masing wilayah. Pekerja yang menerima upah minimum lebih rendah tetap harus membiayai kebutuhan dasar, mulai dari pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga pengeluaran harian.
Oleh sebab itu, ia berpandangan bahwa penetapan upah tidak seharusnya hanya berpatokan pada kemampuan ekonomi perusahaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial juga perlu diperhitungkan.
Ia turut mengingatkan agar upah rendah tidak terus diposisikan sebagai daya tarik suatu daerah untuk mendatangkan investasi. Perlindungan dan kesejahteraan pekerja, menurutnya, harus menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan ekonomi.
"Karena itu, penguatan basis KHL, transparansi perhitungan, dan keterlibatan serikat buruh dalam dewan pengupahan menjadi sangat penting," tutur dia.
Selain itu, Arif menekankan perlunya keterlibatan serikat pekerja dalam mengawasi proses penetapan upah minimum. Ia mengingatkan bahwa upah minimum seharusnya menjadi batas perlindungan bagi pekerja, bukan standar pembayaran tunggal bagi seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan masa kerja, pengalaman, maupun kompetensi.
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan itu dilakukan setelah proses revisi yang berkaitan dengan gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.
Sebelumnya, serikat buruh menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai merugikan pekerja. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR bersama pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang.
Revisi tersebut ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2026. UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang akhirnya disahkan terdiri atas 23 bab dan 313 pasal.
Pemberlakuan regulasi baru ini kembali menempatkan persoalan pengupahan, perlindungan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan buruh sebagai bagian penting dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
