Inflasi Oktober 2026 Turun Jadi 3,23 Persen, Harga Pangan Masih Jadi Tantangan
UpdateYuk.id - Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen dan masih berada dalam kisaran sasaran nasional, yakni 2,5±1 persen. Meski demikian, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, khususnya pangan, masih menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Bank Indonesia (BI) pada 2 November 2026, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober mencapai 0,22 persen. Perkembangan ini menunjukkan inflasi masih terkendali di tengah koordinasi pengendalian harga yang dilakukan BI bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun, inflasi yang berada dalam sasaran bukan berarti harga barang dan jasa telah menurun. Masyarakat tetap menghadapi tekanan biaya hidup ketika harga kebutuhan sehari-hari meningkat, terutama apabila kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan pertumbuhan harga.
Inflasi Pangan Secara Tahunan Meningkat
Tekanan inflasi pada Oktober 2026 berbeda di setiap kelompok komoditas. BI mencatat kelompok inflasi inti sebesar 0,12 persen secara bulanan dan 2,56 persen secara tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga inti masih relatif terkendali.
Berbeda dengan inflasi inti, kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,77 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 1,46 persen. Akan tetapi, secara tahunan inflasi kelompok pangan justru naik dari 5,03 persen menjadi 5,81 persen.
Sementara itu, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) mengalami inflasi sebesar 0,09 persen secara bulanan dan 3,24 persen secara tahunan. Salah satu faktor yang memengaruhi kelompok tersebut adalah tarif angkutan udara, seiring penerapan fuel surcharge sebesar 40 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa tekanan biaya hidup masyarakat berasal dari sejumlah sektor, mulai dari pangan hingga transportasi. Dampaknya juga tidak sama bagi seluruh kelompok pendapatan.
Rumah tangga berpendapatan rendah, misalnya, umumnya mengalokasikan porsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan dan kebutuhan pokok. Karena itu, kenaikan harga pangan berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap daya beli kelompok masyarakat tersebut.
Dengan demikian, menjaga inflasi dalam sasaran perlu diiringi langkah konkret untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau.
Koordinasi BI dan Pemerintah untuk Menjaga Pasokan
Pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter. Perubahan harga juga dipengaruhi oleh ketersediaan barang, produksi, distribusi, kondisi cuaca, biaya transportasi, hingga pergerakan harga komoditas global.
Untuk memperkuat pengendalian tersebut, BI dan pemerintah bekerja sama melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi itu turut diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama pada komoditas pangan. Penurunan produksi di suatu daerah dapat mengurangi pasokan ke pasar dan mendorong kenaikan harga. Selain itu, cuaca ekstrem, termasuk potensi El Niño, dapat memengaruhi produksi serta ketersediaan bahan pangan.
Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter BI perlu berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga sisi pasokan. Pemerintah pusat dan daerah berperan memastikan distribusi komoditas berjalan lancar, menjaga ketersediaan pangan strategis, memperkuat kerja sama antardaerah, serta mengantisipasi gangguan produksi.
Pembagian peran ini penting karena kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas permintaan dan ekspektasi inflasi. Sementara itu, pemerintah memiliki peran besar dalam menjaga kelancaran pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau.
BI Perkirakan Inflasi 2026 dan 2027 Tetap Terkendali
Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Proyeksi tersebut menjadi dasar penting bagi keberlanjutan kebijakan stabilitas moneter dan penguatan koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah.
Meski demikian, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Stabilitas harga juga perlu dirasakan masyarakat melalui ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, sinergi BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi tetap dalam sasaran, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
