Cari Pengganti Gibran, Ini 3 Kriteria Wakil Presiden yang Dibutuhkan Prabowo

UpdateYuk.id - Rencana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Di tengah sisa masa pemerintahan Prabowo Subianto sekitar tiga tahun, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada proses pergantian, tetapi juga pada sosok yang dinilai paling tepat mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

Pengganti Gibran idealnya bukan sekadar figur yang memiliki kedekatan politik dengan presiden atau mampu mengakomodasi kepentingan partai pendukung pemerintah. Indonesia membutuhkan wakil presiden dengan tiga kualitas utama, yakni kemampuan menjaga stabilitas politik, kompetensi kepemimpinan, serta legitimasi sosial untuk menjadi pemersatu bangsa.

Pergantian ini menjadi ujian bagi kematangan demokrasi dan konsistensi pelaksanaan konstitusi. Sebab, wakil presiden bukan sekadar pelengkap presiden, melainkan bagian dari kepemimpinan nasional yang memiliki tanggung jawab konstitusional dan peran strategis dalam menjaga kesinambungan pemerintahan.

Polemik mengenai persyaratan pendidikan dan legitimasi pencalonan Gibran sebelumnya telah berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan. Dinamika tersebut bahkan diikuti munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi untuk memproses persoalan pemberhentian wakil presiden.

Dalam situasi tersebut, keputusan Gibran untuk berhenti dapat dipandang sebagai langkah yang berpotensi mengakhiri polemik berkepanjangan. Namun, proses pergantian harus tetap berjalan sesuai ketentuan konstitusi agar tidak memunculkan ketidakpastian politik baru.

Mekanisme penggantian wakil presiden diatur UUD 1945

Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan ketentuan tersebut, pengganti wakil presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat dan tidak pula ditetapkan melalui keputusan sepihak presiden. Kepala negara mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih salah satunya.

Mekanisme ini memberikan ruang kepada presiden untuk mengusulkan figur yang dianggap mampu mendampinginya, sekaligus memastikan bahwa keputusan akhir tetap melibatkan lembaga perwakilan sesuai amanat konstitusi.

Karena itu, proses pemilihan harus berlangsung secara transparan, demokratis, dan mengutamakan kepentingan nasional. Persoalannya bukan sekadar mencari nama yang dapat diterima oleh kekuatan politik, melainkan memastikan calon terpilih memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan.

Tiga kriteria utama calon pengganti

Ada tiga pertimbangan penting yang semestinya menjadi dasar dalam menentukan pengganti wakil presiden.

Pertama, kemampuan menjaga stabilitas politik. Figur yang terpilih harus mampu memperkuat konsolidasi pemerintahan Prabowo, membangun komunikasi antarkekuatan politik, serta meredam ketegangan yang mungkin muncul akibat dinamika pergantian kepemimpinan.

Meski demikian, stabilitas tidak boleh diartikan sebagai pembagian jabatan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Penggantian wakil presiden tidak seharusnya menjadi arena transaksi politik antara partai, keluarga politik, maupun kelompok pendukung pemerintah.

Jika keputusan hanya didasarkan pada kompromi elite, publik dapat menilai bahwa pergantian kepemimpinan nasional sekadar menjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan.

Kedua, kapasitas dan kompetensi kepemimpinan. Wakil presiden harus memiliki integritas, pengalaman, rekam jejak, serta kemampuan manajerial yang memadai. Jabatan tersebut bukan hadiah politik atas dukungan kepada presiden, melainkan posisi strategis yang membutuhkan kemampuan memimpin dalam skala nasional.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, tekanan fiskal, persoalan ketenagakerjaan, transformasi industri, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, dibutuhkan figur yang memahami persoalan pembangunan secara menyeluruh dan mampu menerjemahkan visi presiden menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketiga, kemampuan mempersatukan bangsa. Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya, politik, dan kepentingan ekonomi yang luas. Dalam situasi politik yang bergejolak, wakil presiden harus mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kedekatan dengan presiden maupun kekuatan partai politik saja tidak cukup. Calon pengganti perlu memiliki penerimaan sosial yang luas, mampu berdialog dengan berbagai kelompok, serta mempunyai integritas yang dipercaya publik.

Tiga alternatif figur yang dapat dipertimbangkan

Jika melihat kebutuhan pemerintahan dan konfigurasi politik nasional, terdapat setidaknya tiga kategori figur yang berpotensi menjadi alternatif pengganti wakil presiden.

Pertama, tokoh politik senior yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan dunia kepartaian. Keunggulan figur ini terletak pada kemampuannya membangun komunikasi politik, mengelola perbedaan kepentingan, dan memperkuat konsolidasi koalisi.

Pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting ketika stabilitas pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak. Namun, tokoh politik yang memiliki kekuatan terlalu besar juga berpotensi membentuk pusat kekuasaan baru di dalam pemerintahan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu persaingan internal dan mengganggu efektivitas kepemimpinan presiden.

Kedua, kalangan profesional atau teknokrat. Figur dengan latar belakang keahlian di bidang ekonomi, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan dapat memberikan kontribusi melalui perumusan kebijakan berbasis data serta penguatan koordinasi lintas kementerian.

Pilihan teknokrat menjadi relevan karena tantangan ekonomi semakin kompleks. Pertumbuhan tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga perlu mendorong produktivitas, investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional.

Ketiga, tokoh masyarakat dengan legitimasi sosial dan moral yang kuat. Figur dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, akademisi, maupun kalangan masyarakat sipil dapat menjadi alternatif untuk memperluas penerimaan sosial terhadap pemerintah.

Di tengah meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap elite politik, kehadiran pemimpin yang memiliki integritas dan rekam jejak pengabdian dapat membantu membangun kepercayaan publik.

Ketiga kategori tersebut tidak harus dipertentangkan. Figur ideal justru merupakan sosok yang mampu memadukan pengalaman politik, kapasitas teknokratis, dan legitimasi sosial.

Wakil presiden harus memahami persoalan ekonomi rakyat

Di tengah proses pergantian kepemimpinan, agenda pembangunan ekonomi tidak boleh terabaikan. Pergantian wakil presiden seharusnya tidak membuat pemerintah kehilangan fokus terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan atau year-on-year. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian dengan pertumbuhan 5,04 persen dan kontribusi sekitar 51,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,95 persen.

Capaian tersebut memberikan optimisme, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinilai dari angka statistik. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan, menjaga daya beli, dan mengurangi kesenjangan.

Tantangan ketenagakerjaan juga masih perlu mendapat perhatian. Data Agustus 2026 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75 persen, dengan jumlah penganggur sekitar 7,38 juta orang.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja produktif.

Wakil presiden mendatang perlu memiliki perhatian serius terhadap ekonomi rakyat, termasuk peningkatan produktivitas sektor riil, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan industri manufaktur, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Agenda strategis seperti ketahanan pangan, hilirisasi industri, pengembangan ekonomi syariah, industri halal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus diterjemahkan menjadi program yang memberikan hasil nyata.

Dalam bidang ketahanan pangan, misalnya, Indonesia membutuhkan penguatan kelembagaan petani, peningkatan produktivitas pertanian, pembenahan rantai pasok, serta kepastian akses pasar. Persoalan pangan tidak cukup diselesaikan melalui peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan dukungan distribusi, pembiayaan, teknologi, dan kesejahteraan petani.

Dengan demikian, pengganti wakil presiden harus menjadi bagian dari solusi pembangunan nasional, bukan hanya simbol kompromi politik.

Prabowo membutuhkan mitra strategis, bukan sekadar loyalis

Hubungan presiden dan wakil presiden selama ini kerap lebih banyak dipengaruhi konfigurasi politik saat pemilihan umum dibandingkan pembagian tugas pemerintahan yang terukur.

Padahal, keduanya semestinya membangun hubungan berdasarkan prinsip saling melengkapi. Presiden membutuhkan wakil yang dapat membantu mengelola pemerintahan, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas-tugas strategis.

Prabowo juga perlu memastikan bahwa wakil presiden yang dipilih bukan hanya loyal secara politik, tetapi memiliki keberanian menyampaikan pandangan kritis, memberikan masukan substantif, serta mengingatkan presiden apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.

Loyalitas kepada presiden tidak boleh mengalahkan loyalitas terhadap konstitusi dan kepentingan rakyat. Wakil presiden yang baik bukanlah sosok yang hanya menyetujui seluruh keputusan kepala negara, melainkan mitra strategis yang mampu memberikan perspektif berbeda tanpa menciptakan konflik internal pemerintahan.

Di sisi lain, presiden perlu memberikan ruang kewenangan yang jelas kepada wakilnya. Tanpa pembagian tugas yang terukur, jabatan wakil presiden berisiko hanya menjadi posisi simbolis dan tidak memberikan kontribusi optimal terhadap efektivitas pemerintahan.

Hindari transaksi politik dalam proses pemilihan

Salah satu risiko dalam pencarian pengganti wakil presiden adalah munculnya politik transaksional. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, pergantian jabatan strategis sering kali diikuti negosiasi dan perhitungan kepentingan antarkekuatan politik.

Publik tentu berharap pemilihan wakil presiden pengganti tidak berubah menjadi persaingan kelompok untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan. Kursi wakil presiden tidak semestinya menjadi alat untuk membayar dukungan politik atau menjaga keseimbangan kepentingan kelompok tertentu.

Pertimbangan utama harus mencakup kapasitas, integritas, rekam jejak, dan visi kebangsaan calon. MPR pun perlu menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.

Walaupun MPR hanya memilih satu dari dua nama yang diajukan presiden, proses tersebut tetap harus mencerminkan pertimbangan kepentingan nasional. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton dalam proses pergantian kepemimpinan.

Sebab, legitimasi seorang wakil presiden tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur konstitusional, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas dan integritas figur yang terpilih.

Pergantian jabatan harus menjadi momentum memperkuat demokrasi

Pengunduran diri wakil presiden merupakan peristiwa yang tidak lazim dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, dinamika ini seharusnya menjadi pembelajaran untuk memperkuat demokrasi, bukan justru memperlihatkan dominasi kepentingan elite dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

Demokrasi tidak berhenti pada prosedur pemilihan umum. Di dalamnya terdapat tuntutan akuntabilitas, kepatuhan terhadap konstitusi, transparansi kekuasaan, dan tanggung jawab pemimpin kepada masyarakat.

Jabatan publik juga bukan hak istimewa yang dapat dipertahankan tanpa batas. Jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.

Indonesia memiliki banyak tokoh politik, profesional, akademisi, dan pemimpin masyarakat yang berpotensi mengemban tanggung jawab nasional. Tantangannya adalah memastikan mekanisme politik memberikan ruang bagi figur terbaik untuk tampil, bukan kembali terjebak pada pertimbangan elektoral dan transaksi kekuasaan.

Pada akhirnya, mencari pengganti wakil presiden bukan sekadar menemukan sosok yang paling dekat dengan presiden, memiliki dukungan politik terbesar, atau paling menguntungkan bagi koalisi. Hal yang lebih penting adalah memilih figur yang mampu membantu presiden mengatasi persoalan pembangunan nasional.

Prabowo membutuhkan wakil presiden dengan kapasitas, integritas, dan keberanian untuk bekerja demi kepentingan bangsa. Sosok yang mampu menjaga stabilitas politik tanpa mengorbankan demokrasi, mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan pemerataan, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pergantian wakil presiden semestinya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Jangan sampai Indonesia hanya berhasil menemukan pengganti seorang wakil presiden, tetapi gagal menghadirkan sosok yang benar-benar mampu menjadi wakil bagi kepentingan seluruh rakyat.