RAPBD Banyuasin 2027 Usulkan Belanja Rp2,40 Triliun, Defisit Rp43,06 Miliar
UpdateYuk.id - Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengusulkan belanja daerah sebesar Rp2,40 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dengan target pendapatan sebesar Rp2,36 triliun, rancangan anggaran tersebut mencatatkan defisit sekitar Rp43,06 miliar.
Rancangan tersebut disampaikan Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Banyuasin, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang digelar di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin itu juga mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2027.
Bupati Askolani hadir bersama Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., M.M. Penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan dalam penyusunan APBD Kabupaten Banyuasin untuk tahun anggaran mendatang.
Penataan perangkat daerah memengaruhi arah anggaran
Dalam nota pengantarnya, Askolani menjelaskan bahwa rancangan anggaran 2027 mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Penyusunan RAPBD tersebut turut menyesuaikan penataan kelembagaan perangkat daerah. Jumlah perangkat daerah yang sebelumnya mencapai 51 unit kini dirancang menjadi 43 unit.
Penyesuaian struktur organisasi tersebut diikuti dengan arah kebijakan anggaran yang menitikberatkan pada efisiensi belanja, penguatan program prioritas, peningkatan mutu pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap alokasi anggaran dapat disusun lebih terarah sehingga program-program prioritas mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung sasaran pembangunan.
Pembahasan RAPBD berlanjut di DPRD
Askolani berharap rancangan APBD 2027 dapat dibahas secara optimal bersama DPRD Kabupaten Banyuasin. Pembahasan tersebut diperlukan agar alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Tahapan pembahasan selanjutnya dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna pada Senin (16/11/2026). Agenda tersebut mencakup penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan pendapatan dan belanja daerah agar pelaksanaan program pembangunan pada 2027 berjalan sesuai sasaran.
