Sindikat OTP Ilegal Dituntut hingga 1 Tahun 6 Bulan, Gunakan NIK Orang Lain
UpdateYuk.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa dalam perkara sindikat penjualan kode One Time Password (OTP) dan nomor virtual ilegal dengan hukuman penjara antara 1 tahun 5 bulan hingga 1 tahun 6 bulan.
Ketiganya diduga menjalankan bisnis penerimaan kode verifikasi daring menggunakan ribuan kartu SIM yang diregistrasikan dengan data kependudukan milik orang lain tanpa izin. Praktik tersebut menghasilkan omzet sekitar Rp50 juta per bulan.
Tuntutan dibacakan JPU Deddy Arisandi dalam persidangan di Ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/11/2026). Dua terdakwa, yakni Dio Bagus Saputra dan I Gede Very Susantara, masing-masing dituntut 1 tahun 5 bulan penjara. Sementara Muhammad Ansyari dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dio Bagus Saputra dan Gede Very Susantara dengan pidana penjara selama masing-masing 1 tahun dan 5 bulan, dan terhadap terdakwa Muhammad Ansyari selama 1 tahun dan 6 bulan penjara," tegas Jaksa Deddy Arisandi, Rabu (12/11/2026).
Tiga terdakwa memiliki peran berbeda
Dalam perkara ini, Dio Bagus Saputra disebut sebagai pemilik sekaligus pengelola situs penyedia nomor virtual dan layanan penerimaan OTP bernama Fastbit dan Fastsimcard.
Dio bertanggung jawab mengatur operasional bisnis, termasuk menyiapkan infrastruktur yang digunakan untuk menerima kode verifikasi secara otomatis. Dari aktivitas tersebut, ia disebut memperoleh keuntungan bersih hingga Rp50 juta setiap bulan.
Sementara itu, Muhammad Ansyari bertugas melakukan registrasi kartu SIM menggunakan data identitas milik orang lain. Adapun I Gede Very Susantara berperan sebagai administrator dan operator yang mengawasi aplikasi, memantau penggunaan kartu SIM, menangani keluhan pelanggan, mengawasi transaksi keuangan, serta mengoordinasikan pekerja lapangan.
Aktivitas sindikat tersebut berlangsung di sebuah kawasan perumahan di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, selama periode Februari hingga Mei 2026.
Untuk menjalankan bisnisnya, Dio membeli kartu SIM dari sejumlah konter dan merekrut Ansyari melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp guna melakukan proses registrasi.
Dio disebut mengirim sekitar 1.000 nomor kartu SIM kepada Ansyari setiap tiga hari. Nomor-nomor tersebut kemudian didaftarkan melalui sistem elektronik operator seluler dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik warga lain tanpa persetujuan.
Sebagai imbalan, Ansyari menerima bayaran Rp1.000 untuk setiap kartu SIM yang berhasil diaktifkan. Pembayaran dilakukan melalui akun DANA dan rekening bank pribadinya.
Penggunaan data kependudukan orang lain membuat proses registrasi kartu SIM seolah-olah dilakukan oleh pemilik identitas yang sah.
Ribuan kartu SIM dipasang pada modem pool
Setelah berhasil diaktifkan, kartu SIM tersebut dipasang pada perangkat modem pool yang terhubung dengan aplikasi Modempool Manager dan HubberSMS.
Infrastruktur tersebut dibuat dan dikelola Dio untuk memproses penerimaan kode OTP secara otomatis dari berbagai layanan elektronik.
"Kartu SIM yang sudah aktif dipasang di perangkat modem pool. Perangkat itu dihubungkan ke aplikasi Modempool Manager dan HubberSMS, yang dibuat dan dikelola Dio," ungkap Jaksa.
Melalui situs Fastbit dan Fastsimcard, pelanggan dapat membuat akun, mengisi saldo, memilih layanan, kemudian menerima kode OTP dari nomor-nomor yang dikelola sindikat.
Untuk menjaga perangkat tetap beroperasi, Very turut mengoordinasikan dua pekerja lapangan, yaitu Ida Bagus Kade Dwipa Manuaba dan Yulius Bili Kandi.
Keduanya menerima upah Rp100.000 per hari untuk mencabut dan mengganti kartu SIM yang telah kedaluwarsa atau tidak lagi berfungsi.
Didakwa melanggar UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi
Dalam perkara tersebut, ketiga terdakwa didakwa melanggar sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Selain itu, jaksa juga mendasarkan dakwaan pada Pasal 67 ayat (3) juncto Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Perkara ini menyoroti penyalahgunaan data kependudukan dalam proses registrasi kartu seluler serta pemanfaatan nomor virtual untuk menyediakan layanan penerimaan kode verifikasi secara ilegal.
Tuntutan terhadap ketiga terdakwa kini menjadi bagian dari proses persidangan untuk mempertanggungjawabkan dugaan penyalahgunaan identitas dan pengoperasian layanan OTP tersebut.
