Prabowo Soroti Penyimpangan Sistem Politik dan Ekonomi, Minta Ada Perbaikan
UpdateYuk.id - Presiden Prabowo Subianto mengajak para ketua umum partai politik untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem politik serta perekonomian nasional. Ia menyebut telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai mengenai perlunya membenahi berbagai penyimpangan dalam sistem yang berjalan saat ini.
Ajakan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Sabtu (14/11/2026).
"Saya bicara dengan para ketua umum, berani nggak? Berani enggak kita mengadakan perbaikan. Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi. Alhamdulillah sudah semakin ada kesadaran," ujar Prabowo.
Ia mengatakan, hampir seluruh ketua umum partai politik yang telah diajak berbicara memahami pentingnya melakukan pembenahan sistem politik nasional.
"Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham mengerti sadar. Kita harus adakan perbaikan sistem politik," kata Prabowo.
Tak hanya sistem politik, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem ekonomi Indonesia. Menurutnya, praktik perekonomian yang selama ini berlangsung dinilai telah menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Saya bertekad sisa mandat saya saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia seharusnya berlandaskan asas kekeluargaan. Ia menegaskan, prinsip tersebut merupakan amanat para pendiri bangsa, bukan gagasan yang berasal dari dirinya.
"Saudara-saudara, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kalangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita," ungkap Prabowo.
Presiden juga meyakini sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan adanya perubahan terhadap kondisi saat ini. Ia menilai, tanggung jawab untuk melakukan pembenahan berada di tangan para pemimpin.
“Dan saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki suasana seperti sekarang. Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Prabowo kembali mengingatkan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus berada dalam penguasaan negara.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelas Prabowo.
