Bapenda Gorontalo dan JPN Kejati Konsultasi ke Kemendagri, Bahas Optimalisasi Pendapatan
UpdateYuk.id - Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya memperkuat penerimaan daerah melalui pembenahan regulasi dan pengembangan sumber pendapatan baru. Upaya tersebut dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dengan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kejati Gorontalo. Ia menyampaikan hal itu melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan dengan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, membahas kebijakan serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
“Dalam pertemuan dengan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, kami melakukan konsultasi terkait penguatan kebijakan dan regulasi pendapatan daerah,” ujar Danial.
Salah satu pokok pembahasan dalam konsultasi tersebut adalah evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Selain penguatan aturan perpajakan dan retribusi, pertemuan itu juga membahas potensi peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan. Pemerintah daerah turut menjajaki peluang kerja sama investasi dan penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Danial menyebut konsultasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah provinsi dalam mengembangkan sumber pendapatan secara berkelanjutan.
“Konsultasi tersebut diharapkan memperkuat landasan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan,” timpalnya menutup.
Ia menegaskan, rencana investasi maupun penyertaan modal daerah harus terlebih dahulu memperhatikan kelayakan usaha, kemampuan keuangan daerah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Selain itu, turut dibahas strategi optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pertambangan, termasuk peluang pengembangan kerja sama investasi daerah atau penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan usaha, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Danial.
Melalui koordinasi dengan Kemendagri dan JPN Kejati Gorontalo, Pemprov Gorontalo berharap pengelolaan pendapatan daerah memiliki landasan kebijakan yang semakin kuat. Langkah ini juga diharapkan membuka peluang penerimaan baru yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
