BSU 2026 Oktober-Desember Belum Cair, Menaker Ungkap Penyebabnya
UpdateYuk.id - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk periode Oktober-Desember belum disalurkan kepada pekerja atau buruh. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pencairan bantuan tersebut masih menunggu penyelesaian proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli, dilansir dari Antara, Sabtu (14/11/2026).
Menaker juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai informasi palsu dan penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Ia meminta pekerja tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang tidak resmi.
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.
Cara Cek BSU 2026 Pakai NIK
Pekerja yang ingin mengetahui perkembangan status penerima BSU dapat memantau informasi melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://bsu.kemnaker.go.id.
Pada laman tersebut tersedia menu "Cek NIK Penerima". Namun, berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (16/11/2026), mekanisme pemeriksaan status penerima BSU 2026 belum diumumkan dan belum dapat diakses.
Kemenaker menyatakan informasi mengenai tata cara pengecekan penerima akan disampaikan melalui situs resmi kementerian.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Sesditjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Agatha Widianawati, membenarkan bahwa layanan pengecekan NIK penerima belum dibuka karena proses program masih berlangsung.
"Karena BSU-nya masih berproses, jadi pengecekan NIK juga belum (bisa) dibuka," ujar Agatha, dilansir dari Kompas.com, Minggu (15/11/2026).
Ia menambahkan, pemerintah masih menyiapkan sejumlah hal sebelum program bantuan tersebut dilaksanakan.
Syarat Penerima BSU 2026
Ketentuan penerima BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, pekerja atau buruh harus memenuhi sejumlah kriteria berikut:
-
Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
-
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
-
Memiliki gaji atau upah maksimal Rp3.500.000 per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.
Khusus wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal penghasilan penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah upah minimum provinsi (UMP), dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Besaran penghasilan yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang dihitung mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Adapun bantuan tersebut tidak diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dengan demikian, pekerja yang merasa memenuhi persyaratan tetap perlu menunggu pengumuman resmi mengenai jadwal penyaluran dan pembukaan layanan pengecekan NIK dari Kemenaker.
