DPR Dorong Revisi UU Dana Haji, BPKH Diminta Perkuat Investasi Produktif
UpdateYuk.id - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan strategi pengelolaan dan investasi dana haji tidak mengganggu kesinambungan keuangan haji maupun hak jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. DPR juga mendorong revisi aturan pengelolaan dana haji agar BPKH memiliki landasan lebih kuat untuk mengembangkan investasi produktif dalam jangka panjang.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan hal tersebut dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Pemanfaatan tidak boleh menggerus kesinambungan keuangan haji dan hak jemaah dalam daftar tunggu," kata Marwan.
Menurut Marwan, kontribusi nilai manfaat dari pengelolaan dana haji terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan besarnya tanggung jawab BPKH dalam mengelola dana milik jemaah. Karena itu, hasil investasi perlu dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan haji memenuhi kebutuhan jemaah pada masa mendatang.
Berdasarkan kesepakatan Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pada 7 Oktober 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ditetapkan sebesar Rp98.466.000 per jemaah. Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah mencapai Rp54.648.825 atau sekitar 55 persen.
Sementara itu, nilai manfaat dari pengelolaan BPKH disebut sebesar Rp43.526.000 atau setara 44,50 persen dari BPIH.
"Sedangkan kontribusi nilai manfaat pengelolaan BPKH sebesar Rp43.526.000 atau setara dengan 44,50%. Dibandingkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87 juta, total BPIH meningkat Rp11,6 juta per jemaah, meskipun beban langsung jemaah diupayakan lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujar Marwan.
Marwan mengakui hasil investasi dana haji berperan dalam membantu pembiayaan ibadah haji. Namun, menurut dia, penggunaan nilai manfaat harus tetap mempertimbangkan ketahanan keuangan agar kepentingan jemaah yang akan berangkat pada tahun-tahun berikutnya tidak terabaikan.
Ia menilai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi langkah penting untuk memperkuat kerangka hukum sekaligus strategi pengelolaan dana haji.
"Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 merupakan kebutuhan strategis dan mendesak. Pengelolaan Keuangan Haji menghadapi tekanan biaya layanan di Arab Saudi, transportasi, akomodasi, konsumsi, perkembangan investasi syariah, dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan," ungkap Marwan.
Melalui revisi tersebut, BPKH diharapkan dapat memperluas pilihan investasi yang produktif dan berorientasi jangka panjang. Marwan menyoroti peluang penanaman modal secara langsung pada sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
"Oleh karena itu, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum bagi BPKH untuk mengembangkan investasi yang tidak hanya bertumpu pada instrumen keuangan konvensional dalam ekosistem syariah, tetapi juga mampu mengoptimalkan investasi langsung pada sektor-sektor produktif," kata dia.
