Pemkab Morowali dan Pemprov Sulteng Bidik Potensi Pajak dari Sektor Industri
UpdateYuk.id - Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus upaya tersebut adalah menggali potensi pajak dari aktivitas investasi dan industri yang berkembang di wilayah Morowali.
Pembahasan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (16/11/2026).
Ketua Tim Satgas Terpadu sekaligus Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Irman, mengatakan pembentukan Satgas melalui surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah merupakan langkah untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah.
Menurutnya, tugas Satgas tidak terbatas pada kegiatan administrasi. Tim juga melakukan pengawasan, pendataan, pemeriksaan, hingga penagihan pajak dengan melibatkan berbagai perangkat daerah.
"Satgas ini tidak hanya bekerja administratif, tetapi melaksanakan langkah nyata di lapangan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah," kata Andi Irman.
Ia menilai peningkatan investasi dan aktivitas industri di Morowali perlu diimbangi dengan pengelolaan penerimaan pajak yang lebih optimal. Pelaksanaannya harus terukur, transparan, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Empat Sektor Pajak Menjadi Prioritas Pengawasan
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Terpadu menetapkan empat kelompok pajak sebagai fokus optimalisasi di Morowali. Sektor tersebut meliputi Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Untuk PAP, pendataan dan verifikasi diarahkan kepada perusahaan yang memanfaatkan sumber air permukaan dalam kegiatan operasionalnya.
Sementara itu, pengawasan PBBKB mencakup aktivitas penjualan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Satgas juga akan memeriksa kepatuhan pihak yang bertugas memungut pajak tersebut.
Pada sektor PAB, pendataan dilakukan dengan menginventarisasi alat berat yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan perusahaan. Adapun untuk PKB dan BBNKB, perhatian diarahkan pada pendataan kendaraan operasional perusahaan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Andi Irman menegaskan, keberhasilan Satgas tidak hanya diukur dari kegiatan rapat atau kunjungan lapangan. Hasil kerja harus terlihat dari potensi pajak yang berhasil diidentifikasi, penyelesaian tunggakan, peningkatan kepatuhan, dan pertumbuhan realisasi penerimaan daerah.
"Keberhasilan Satgas tidak diukur dari banyaknya rapat atau kunjungan lapangan, tetapi dari hasil nyata, yakni mampu mengidentifikasi potensi yang belum tergarap, menyelesaikan tunggakan, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah Sulteng," tegasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi pajak juga bertujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penerimaan yang diperoleh dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Pemkab Morowali Dorong Integrasi Data dan Sinergi
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Bupati Morowali yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Afridin. Turut hadir Kepala Bapenda Kabupaten Morowali Hamlin, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten, serta pimpinan perusahaan dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Afridin mengapresiasi inisiatif Bapenda Sulawesi Tengah untuk memperkuat upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Ia menilai koordinasi lintas pemerintahan diperlukan untuk menyamakan pemahaman dan mempererat kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Pajak daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung kapasitas fiskal. Semakin optimal penerimaan pajak, semakin besar kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Afridin juga menyoroti perkembangan investasi di Morowali, khususnya pada sektor pertambangan, pengolahan mineral, perdagangan, dan jasa. Berbagai kegiatan ekonomi tersebut dinilai menyimpan potensi penerimaan yang perlu dikelola secara optimal.
Untuk mendukung upaya tersebut, ia mendorong empat langkah. Pertama, mengintegrasikan data antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Kedua, memperkuat sinergi antarpemerintahan. Ketiga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan pelayanan. Keempat, mengoptimalkan penerimaan pajak secara adil sesuai regulasi dengan tetap memperhatikan iklim investasi.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap dapat menyusun langkah kerja yang lebih konkret, menyepakati pembagian tugas, serta menetapkan rencana tindak lanjut.
Koordinasi tersebut diharapkan memperkuat optimalisasi pajak daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal melalui penerimaan PAD yang lebih baik.
