Indonesia–Malaysia Bahas Visa Kerja Khusus dan Penguatan Kawasan Perbatasan
UpdateYuk.id - Indonesia dan Malaysia membahas peluang kerja sama ketenagakerjaan lintas negara melalui usulan skema Visa by Project bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Inisiatif tersebut menjadi salah satu agenda dalam Persidangan Ke-41 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) 2026 di Bandung, Jawa Barat.
Pertemuan bilateral yang berlangsung pada 27–30 Oktober 2026 itu juga membahas pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan konektivitas, pengelolaan lintas batas, serta penguatan kerja sama penanganan bencana.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menegaskan bahwa kawasan perbatasan perlu dikembangkan sebagai wilayah yang mampu membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara.
"Perbatasan bukan sekadar garis yang memisahkan dua negara, tetapi juga ruang yang mempertemukan kepentingan, membuka peluang ekonomi, dan mempererat hubungan masyarakat," ujar Safrizal dalam siaran pers, Kamis (29/10/2026).
Menurut Safrizal, kerja sama Sosek Malindo harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sehingga kawasan perbatasan tidak hanya dipandang sebagai batas administratif dan wilayah kedaulatan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
“Karena itu, kerja sama Sosek Malindo harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan," ujar Safrizal.
Kepulauan Meranti dan Karimun Diusulkan Jadi Proyek Percontohan
Salah satu pembahasan dalam forum tersebut adalah usulan proyek percontohan Special Border Treatment untuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau dan Kabupaten Karimun di Kepulauan Riau.
Skema ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Negeri Johor dan Melaka, Malaysia, melalui mekanisme Visa by Project. Pelaksanaannya diharapkan dapat membuka peluang kerja sama ketenagakerjaan yang lebih terstruktur bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Meski demikian, inisiatif tersebut tetap perlu memperhatikan legalitas, perlindungan tenaga kerja, serta ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.
Safrizal mengatakan, pembahasan mengenai payung kerja sama untuk pekerja musiman asal Indonesia akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis terkait di masing-masing negara.
“Kita akan bahas payung kerja sama yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian teknis, terkait adanya WNI yang bekerja musiman di beberapa sektor di Malaysia. Kita harapkan nantinya akan ada treatment khusus melalui mekanisme kontrol yang telah disepakati," kata Safrizal.
Optimalisasi Pos Lintas Batas Indonesia–Malaysia
Selain isu ketenagakerjaan, kedua delegasi membahas optimalisasi Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk–Pos Kawalan Sempadan (PKS) Telok Melano yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak, Malaysia. Pos lintas batas tersebut telah diresmikan pada 21 Agustus 2026.
Pembahasan juga mencakup fasilitasi penataan dan pengelolaan lintas batas Indonesia–Malaysia, termasuk pembangunan infrastruktur keselamatan di kawasan perbatasan internasional.
Delegasi Malaysia dalam persidangan tersebut dipimpin oleh Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara (Pengurusan Keselamatan) sekaligus Majlis Keselamatan Negara Malaysia, Tuan Badrul Shah bin Mohd Idris.
Melalui forum Sosek Malindo, Indonesia dan Malaysia membahas sejumlah langkah untuk memperkuat hubungan bilateral di kawasan perbatasan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peluang ekonomi dan ketenagakerjaan. Implementasi berbagai usulan tersebut selanjutnya memerlukan koordinasi dan tindak lanjut dari instansi teknis kedua negara.
