Pemerintah Targetkan Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen pada 2027, Wamenko Dradjad Soroti Risiko Global
UpdateYuk.id - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 persen pada 2027 dan 8 persen dalam jangka menengah. Namun Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengingatkan bahwa risiko geopolitik, proteksionisme, dan gejolak pasar keuangan masih bisa menekan perekonomian, meski ekonomi global diperkirakan membaik. Pandangan itu disampaikan Dradjad dalam pidato utama (keynote speech) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga, mempercepat investasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong ekspor produk bernilai tambah. Dradjad menekankan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan ketahanan ekonomi domestik untuk menangkap peluang di tengah perubahan kondisi global.
Proyeksi Global 2027 dan Sinyal dari Manufaktur
Ekonomi dunia pada 2027 diperkirakan tumbuh 3,1 persen, dengan perdagangan global naik sekitar 3,3 persen dan inflasi global turun ke 3,7 persen. Dari dalam negeri, Dradjad menyoroti Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang kembali ke zona ekspansi.
“Yang encouraging itu PMI Manufaktur, yang sebelumnya di bawah 50, sekarang growing menjadi 52,4. Kita semua tahu kalau PMI di atas 50 artinya terjadi ekspansi, dan manufaktur itu menjadi penyumbang sangat krusial bagi pertumbuhan kita,” ujar Dradjad.
Fondasi Ekonomi Dinilai Masih Terjaga
Menurut data yang dipaparkan Dradjad, ekonomi tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026 dan inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen. Investasi Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, tumbuh 7,3 persen secara tahunan. Tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen dan rasio Gini 0,368.
Di sektor perbankan, kredit tumbuh 13,65 persen dan dana pihak ketiga (DPK) naik 10,94 persen pada Agustus 2026. Rasio kecukupan modal (CAR) berada di 24,10 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) 2,11 persen. Dradjad menilai stabilitas ini perlu dipakai untuk memperbesar pembiayaan kegiatan produktif sambil menjaga kepercayaan investor. Pemerintah, katanya, tetap harus memastikan kredit mengalir ke sektor produktif agar mendorong investasi, usaha, dan lapangan kerja.
KUR dan Bansos Jaga Daya Beli
Dradjad menegaskan stabilitas ekonomi harus berbuah manfaat nyata bagi masyarakat.
“Stabilitas ekonomi tentu harus kita maksimalkan untuk menghasilkan manfaat nyata. Kita bisa lihat bagi masyarakat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp250,43 triliun, bantuan sosial itu terealisasi Rp115,8 triliun,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa angka itu menunjukkan kapasitas pemerintah mendukung program sosial dan stimulus.
“Jadi, sebenarnya negara masih sangat kuat mengalokasikan dana yang cukup besar untuk program-program sosial dan stimulus bagi masyarakat,” lanjut Dradjad.
KUR diharapkan memperluas akses pembiayaan pelaku usaha, sementara bantuan sosial membantu menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan harian. Keduanya menopang konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen penting perekonomian.
Hilirisasi dan Produktivitas
Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai salah satu strategi memperluas sumber pertumbuhan. Dradjad menyebut 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun diproyeksikan menciptakan sekitar 37.833 lapangan kerja. Manfaatnya, ia mengingatkan, bergantung pada realisasi investasi, pelaksanaan proyek, dan daya saing produk yang dihasilkan.
Untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi, pertumbuhan investasi perlu melampaui pertumbuhan PDB dan ekspor harus makin bertumpu pada produk bernilai tambah. Efisiensi logistik juga dinilai penting agar produk Indonesia kompetitif di pasar global.
Kepastian Investasi
Pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih pasti lewat penyederhanaan perizinan, penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta kepastian waktu pelayanan. Salah satu kebijakan yang disebut Dradjad adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, bersama penguatan perizinan berusaha berbasis risiko. Penyelesaian hambatan investasi lintas instansi juga menjadi perhatian agar proyek berjalan sesuai rencana.
“Selain itu, kita juga harus bisa memastikan bahwa investasi dan perdagangan menjadi sumber pertumbuhan baru, bukan sekadar mempertahankan momentum yang sudah ada,” kata Dradjad.
Menurutnya, kepastian aturan dan akuntabilitas penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama ketika risiko geopolitik, proteksionisme, dan volatilitas pasar masih berpotensi memengaruhi keputusan investasi dan arus perdagangan. Pencapaian target 6 persen pada 2027 akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan, peningkatan produktivitas, dan kemampuan Indonesia merespons perubahan ekonomi global.
Catatan: kalimat langsung saya pertahankan persis seperti sumber, termasuk campuran istilah Inggris (“encouraging”, “growing”). Banyak angka dalam artikel ini (PMI, investasi, kredit, NPL, KUR, bansos, 26 proyek hilirisasi) berasal dari paparan narasumber, sehingga sebaiknya diverifikasi ke rilis resmi sebelum terbit.
