Prabowo Akui Banyak Kekurangan MBG, 13 Orang Jadi Tersangka Korupsi
UpdateYuk.id - Presiden RI Prabowo Subianto mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga mengungkapkan adanya penindakan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi program tersebut, termasuk 13 orang yang disebut telah menjadi tersangka.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi tertutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Pernyataannya ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (23/10/2026).
"MBG strategis. MBG vital. Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, penanganan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG perlu dilakukan secara tegas. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak ragu menindak oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
Prabowo ungkap pemeriksaan dan pemecatan
Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut Kejaksaan Agung telah memeriksa 203 orang terkait kasus korupsi MBG. Ia juga mengungkapkan bahwa 353 orang telah diberhentikan dengan tidak hormat.
Selain itu, sebanyak 2.600 orang disebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat BGN.
"Sudah diberhentikan dengan tidak hormat 353 orang. Dalam proses diperiksa Inspektorat BGN 2.600 orang," ucapnya.
Prabowo tidak ingin pelanggaran dalam program tersebut dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta pengurus MBG dibersihkan dari pihak-pihak yang melakukan penyimpangan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan.
"Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya. MBG ini strategis dan sangat penting untuk masa depan anak-anak kita," imbuh Prabowo.
Prabowo tekankan pentingnya program MBG
Prabowo menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang berkaitan dengan masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, ia menilai berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya harus diakui dan diperbaiki.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pengungkapan langkah penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan program.
Data yang disampaikan Prabowo mencakup jumlah tersangka, orang yang diperiksa Kejaksaan Agung, pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat, serta pihak yang masih menjalani pemeriksaan internal BGN.
Penindakan dan pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya yang disampaikan pemerintah untuk membersihkan pelaksanaan MBG dari oknum. Namun, status hukum masing-masing pihak perlu dibedakan sesuai tahapan penanganan perkara dan hasil pemeriksaan yang berlaku.
