Target E50 Butuh 320 Pabrik Etanol, Pengamat Nilai E20 Lebih Realistis
UpdateYuk.id - Rencana pemerintah mengembangkan bahan bakar campuran 50 persen etanol dan 50 persen bensin atau E50 dinilai masih terlalu ambisius. Selain membutuhkan investasi besar untuk membangun ratusan pabrik etanol, program tersebut juga menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku, kebutuhan lahan, hingga potensi persaingan dengan sektor pangan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto sebelumnya menyampaikan bahwa penerapan E50 membutuhkan sedikitnya 320 pabrik etanol baru. Setiap pabrik ditargetkan memiliki kapasitas produksi 60.000 kiloliter.
"Untuk kebutuhan E50, kita perlu mendirikan pabrik etanol sebanyak 320 unit, masing-masing berkapasitas 60 ribu kiloliter," kata Brian dalam acara Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Namun, besarnya kebutuhan fasilitas produksi dan pasokan etanol memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan ekonomi serta kesiapan industri dalam negeri.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, menilai pengembangan etanol sebagai bagian dari transisi energi merupakan langkah positif. Meski demikian, ia menganggap target pencampuran hingga E50 sulit diwujudkan dalam waktu dekat.
"Iya, saya kira apakah itu biodiesel B50 atau kemudian etanol, sekarang baru E10. Saya kira itu sebagai upaya bagus dalam rangka transisi energi. Tapi kalau dipaksakan misal hingga menjadi E100, itu sangat tidak visible," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (27/10/2026).
Menurut Fahmi, target yang lebih realistis untuk dikembangkan saat ini adalah E20. Ia menilai peningkatan kadar campuran etanol di atas level tersebut akan semakin sulit direalisasikan jika tidak didukung kesiapan pasokan dan infrastruktur industri.
"Iya, saya kira E50 pun juga terlalu ambisius. Karena tadi dibutuhkan etanol dalam jumlah yang besar. Jadi paling visible itu E20. Di atas itu sudah tidak akan visible lagi," kata Fahmi.
Tiga Tantangan Pengembangan E50
Fahmi mengidentifikasi tiga persoalan utama yang dapat menghambat penerapan E50 di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi ketersediaan etanol, kebutuhan lahan dan bahan baku pertanian, serta risiko persaingan antara produksi energi dan pangan.
Pertama, Indonesia perlu menyediakan etanol dalam jumlah sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pencampuran bahan bakar. Di sisi lain, produksi domestik dinilai belum mencukupi sehingga Indonesia masih mengimpor etanol.
Kondisi tersebut membuat pembangunan pabrik baru menjadi kebutuhan penting. Namun, realisasinya akan sangat bergantung pada minat investor dan perhitungan kelayakan usaha.
"Siapa yang membangun pabrik itu? Ya, investor. Apakah di mata investor itu pembangunan etanol merupakan usaha yang layak secara ekonomi atau tidak? Ini masih sangat tergantung," jelasnya.
Kedua, produksi etanol membutuhkan bahan baku pertanian dalam jumlah besar, seperti tebu dan ketela pohon atau singkong. Karena itu, pengembangan industri etanol juga perlu mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk mendukung pasokan bahan baku secara berkelanjutan.
"Itu butuh lahan dalam jumlah yang besar," ujar Fahmi.
Ketiga, pengembangan etanol berpotensi menimbulkan persaingan penggunaan bahan baku antara sektor energi dan pangan. Tebu, misalnya, juga dibutuhkan untuk produksi gula, sedangkan singkong digunakan sebagai bahan pangan.
Jika permintaan bahan baku untuk etanol meningkat tajam, persaingan antarsektor dapat semakin kuat.
"Nanti akan jadi trade-off antara tebu untuk gula, kemudian ketela untuk makanan, dengan etanol. Saling berebut," kata dia.
Fahmi membandingkan risiko tersebut dengan persoalan biodiesel berbasis minyak sawit yang pernah memunculkan kekhawatiran mengenai persaingan pasokan bahan baku untuk kebutuhan energi dan minyak goreng.
E50 Berisiko Memperbesar Impor Etanol
Selain persoalan investasi dan bahan baku, keterbatasan kapasitas produksi domestik juga dapat menimbulkan ketergantungan baru. Alih-alih mengurangi ketergantungan impor energi, penerapan E50 justru berisiko meningkatkan impor etanol apabila pembangunan pabrik dalam negeri tidak berjalan sesuai kebutuhan.
Fahmi mengingatkan, besarnya permintaan etanol untuk program tersebut harus diimbangi dengan kemampuan produksi nasional. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, kebutuhan industri akan sulit dipenuhi dari pasokan domestik.
"Sampai sekarang kan memang masih impor etanolnya. Kalau misalnya dipaksakan menjadi E50, kalau tidak dibangun pabrik etanol di Indonesia, maka tidak bisa dihindari ketergantungan akan etanol impor itu akan jadi besar," ungkap Fahmi.
Karena itu, ia mendorong agar pengembangan bahan bakar berbasis etanol dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan industri, pasokan bahan baku, dan kemampuan investasi.
"Menurut saya, etanol tetap dikembangkan, tapi pada tahap batas yang visible, misalnya E10 sampai E20. Karena di negara-negara maju itu juga maksimal E20," pungkasnya.
Dengan pendekatan bertahap, pengembangan etanol diharapkan tetap mendukung upaya pengurangan impor energi tanpa menambah tekanan terhadap ketahanan pangan maupun menciptakan ketergantungan baru terhadap pasokan etanol dari luar negeri.
