Bahlil Gandeng Jaksa Agung hingga BIN Usut Krisis Pasokan Batu Bara PLN, Soroti Masalah Batu Bara Kalori Tinggi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggandeng Jaksa Agung, BIN, dan DPR mengusut persoalan pasokan batu bara PLN. Pemerintah menemukan kendala pada batu bara berkalori tinggi.
UPDATEYUK - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi negara untuk membahas persoalan pasokan batu bara yang memengaruhi operasional pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Langkah tersebut dilakukan menyusul gangguan pasokan listrik dan pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir.
Rapat lintas lembaga itu dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Baca Juga: PLN Minta Warga Tetap Waspada, Gangguan Listrik di Jawa Timur Masih Berpotensi Terjadi
Menurut Bahlil, pemerintah ingin mengetahui penyebab utama terganggunya pasokan batu bara ke pembangkit listrik, meski secara data ketersediaan batu bara nasional dinilai mencukupi.
"Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, DPR, pimpinan DPR Pak Dasco, saya, Mensesneg, Seskab," kata Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Pemerintah Telusuri Akar Masalah Pasokan Batu Bara
Bahlil mengatakan kondisi yang dialami PLN saat ini mengingatkannya pada krisis pasokan batu bara pada 2022. Kala itu pemerintah bahkan mengambil langkah menghentikan sementara ekspor batu bara demi menjamin kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.
Karena itu, pemerintah kini memilih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok batu bara untuk memastikan penyebab persoalan benar-benar diketahui.
"Kita mau bedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN. Karena PLN di tahun 2022 juga begini," ujar Bahlil.
Kontrak Batu Bara PLN Dinilai Sudah Mencukupi
Dalam rapat tersebut, Kementerian ESDM turut mengevaluasi data kebutuhan batu bara nasional, khususnya untuk pembangkit listrik PLN.
Berdasarkan skema Domestic Market Obligation (DMO), kebutuhan batu bara PLN diperkirakan mencapai sekitar 154 juta metrik ton setiap tahun.
Sementara itu, pemerintah telah menetapkan kewajiban kepada perusahaan tambang melalui persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk memasok sekitar 180 juta hingga 190 juta metrik ton batu bara ke pasar domestik.
Dari jumlah tersebut, sekitar 160 juta hingga 170 juta ton telah diverifikasi dan dinilai siap dipenuhi oleh para produsen.
Di sisi lain, kontrak pengadaan batu bara yang telah diamankan PLN hingga Juni 2026 juga mengalami peningkatan. Dari semula sekitar 134 juta ton, kini mencapai 141 juta metrik ton.
Dengan angka tersebut, Bahlil menilai secara perhitungan kebutuhan tahunan PLN seharusnya tinggal menyisakan sekitar 13 juta ton.
Baca Juga: Prabowo Gelontorkan Rp258 Miliar untuk Jalan Daerah di Sulsel, 20 Kabupaten/Kota Kebagian
Batu Bara Kalori Tinggi Jadi Kendala
Hasil evaluasi sementara menunjukkan persoalan utama bukan terletak pada jumlah batu bara yang tersedia, melainkan pada jenis batu bara dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan pembangkit listrik.
Pemerintah menemukan pasokan batu bara dengan nilai kalori menengah hingga tinggi, yaitu di atas 5.000 kkal/kg, menjadi titik persoalan karena digunakan sebagai bahan pencampur dalam operasional PLTU.
"Kita cek, ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan," kata Bahlil.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyediakan alokasi batu bara melalui kebijakan DMO. Oleh sebab itu, pemenuhan spesifikasi teknis batu bara menjadi tanggung jawab perusahaan pemasok maupun pihak yang melakukan pengadaan.
Baca Juga: Dasco Telepon Bos Pertamina, Ancaman PHK 55 Ribu Buruh Jadi Sorotan
Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Tetap Aman
Pemerintah menegaskan proses penelusuran masih terus berlangsung untuk memastikan penyebab gangguan pasokan dapat segera diatasi.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengambil langkah lanjutan agar pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tetap terjaga dan tidak kembali menimbulkan gangguan terhadap pelayanan kelistrikan nasional. (*)
